Dirjen Otda Sampaikan Pengarahan Terkait Masa Transisi Kepala Daerah Kota Bekasi

Dirjen Otda Kemendagri, Sumarsono, memberikan pengarahan proses transisi kepala daerah Kota Bekasi, Jumat (9/3/2018). Foto: Istimewa/Gobekasi

Dirjen Otda Kemendagri, Sumarsono, memberikan pengarahan proses transisi kepala daerah Kota Bekasi, Jumat (9/3/2018). Foto: Istimewa/Gobekasi

DIRJEN Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sumarsono memberikan pengarahan umum penyelenggaraan pemerintah Kota Bekasi pada massa transisi jelang berakhirnya tugas Walikota Bekasi dan Wakil Walikota Bekasi periode 2013-2018, Jumat (9/4/2018) di Aula Nonon Sontanie, Kantor Walikota Bekasi.

Sumarsono mengatakan, pemerintahan negara harus segera diisi oleh pejabat yang ditunjuk Kemendagri apabila kepala daerah sedang melaksanakan cuti.

“Pemerintahan harus berjalan sesuai koridor. Tidak boleh pemegang pemerintahan kosong walau sedetik pun. Maka sesuai kebutuhan instrumennya ditunjuk Pejabat (Pj) kepala daerah atau penjabat sementara (Pjs) kepala daerah, atau pelaksana tugas (Plt) kepala daerah, atau pelaksana harian (Plh) kepala daerah,” kata Sumarsono.

“Pjs Walikota pada 10 Maret 2018 hari terakhir menjabat dan kita evaluasi untuk menjadi Pejabat (Pj) Walikota. Siapa pun yang ditunjuk tinggal menunggu Surat Keputusan dan Gubernur Jabar yang akan melantik,” ungkap Sumarsono yang dulu pernah menjabat selaku Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

Lebih lanjut Sumarsono mengatakan, Pejabat (Pj) Walikota memiliki kewenangan dan tanggung jawab seperti halnya tugas Walikota. Begitupun kata dia memiliki hak selaku Walikota.

“Agar memastikan roda pemerintahan berjalan baik, Pj bahkan bila perlu bisa melakukan promosi dan rotasi pejabat atas seizin Mendagri dengan alasan untuk menunjang pemerintahan. Berikut pula diberikan hak Pejabat Walikota sesuai aturan yang ada,” kata Sumarsono.

Sementara tugas pokok pejabat masa transisi ini kata Sumrsono diantaranya untuk meneruskan Rencana Jangan Panjang Daerah (RPJP) daerah dalam tugas pemerintahan dan pelayanan warga. Kemudian memastikan kinerja OPD serta, serta menyukseskan perhelatan pilkada serentak ditambah lagi menegaskan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pesta demokrasi Pilkada.

“Pj Walikota akan selesai hingga ditetapkan Walikota dan Wakil Walikota yang baru. Untuk itu agar berksinambungan masa transis, Pj harus didampingi para Kepala OPD terkait. Sehingga OPD terkait bisa menjelaskan progres pembangunan kepada kepala daerah yang baru. Jadi tidak memulai kerja dari nol lagi,” sambungnya.

Sumarsono menyampaikan 7 orang Pjs Kepala Daerah di Jawa Barat masa akhir tugasnya berbeda. Dia menyebut Pjs Bupati Purwakarta direncanakan akan dilantik Gubernur Jawa Barat pada 13 Maret 2018.

“Kalau di Kota Bekasi tinggal tunggu jadwal pelantikan. Tanggal 10 Maret sepertinya tidak bisa karena bertepatan HUT Kota Bekasi berarti pada 11 Maret akan ditunjuk pelaksana harian (Plh) bisa dari pejabat provinsi Jawa Barat atau Sekda Kota Bekasi,” kata Sumarsono.

Diketahui, Kemendagri telah menunjuk Ruddy Gandakusumah menjadi Pjs Walikota Bekasi yang akan menyelesaikan tugas hingga 10 Maret 2018 bertepatan masa akhir jabatan Walikota Bekasi Dr H Rahmat Effendi dan Wakil Walikota Bekasi H Ahmad Syaikhu periode 2013-2018.

Kedua pimpinan Kota Bekasi  ini sebelumnya memasuki masa cuti diluar tanggungan negara untuk mengikuti pemilihan kepala daerah serentak pada 27 Juni 2018.  Dr Rahmat Effendi untuk Calon Walikota Bekasi periode 2018-2023 dan Ahmad Syaikhu untuk Calon Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023. (adv/hms)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …