Panwaslu Akan Panggil Pihak SMA Darul Abror

Para guru Darul Abror memegang brosur paslon nomor urut dua. Foto: Screenshot.

Para guru Darul Abror memegang brosur paslon nomor urut dua. Foto: Screenshot.

VIDEO dukungan terhadap pasangan calon nomor urut dua, yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra, Nur Supriyanto-Adhy Firdaus di lingkungan sekolah kembali viral di berbagai media sosial.

Bahkan, Video yang berisi dukungan oleh para guru Darul Abror, yang berlokasi di Jalan Camar Nomor 42, Jatiraden, Jatisampurna, itu sudah masuk dalam pantauan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bekasi.

Panwaslu menduga isi video tersebut terdapat unsur pelanggarannya. Pertama para guru memegang brosur paslon nomor urut dua dengan statmen mendukung paslon tersebut. Dan Kejadian dibuat di area sekolah.

“Jelas tidak boleh ada kampanye Di area lingkungan sekolah. Kejadian itu sedang dikaji. Insyaalloh dalam waktu dekat ada pemanggilan terhadap pihak sekolah untuk minta klarifikasi,” kata Ketua Panwaslu Kota Bekasi, Novita Uliya Hastuti, Kamis (8/3/2018).

“Hal ini merupakan sebuah pelanggaran Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, pasal 69 huruf (i) dan PKPU Nomor 4 Tahun 2017 pasal 68 huruf (j),” sambungnya.

Melihat kejadian tersebut, Panwaslu Kota Bekasi akan mengirim surat imbauan ke lembaga-lembaga pendidikan formal dan non formal se Kota Bekasi.

Imbauan tersebut berisi agar pengurus lembaga pendidikan tidak menggunakan tempat sekolah, madrasah, PAUD dan pondok pesantren sebagai ajang kampanye atau kegiatan yang di dalamnya mengandung unsur kampanye.

“Sebenarnya sudah kita sosialisasikan. Cuma kita akan kirimkan kembali surat himbauan,” ujarnya.

Ia mengatakan, sehubungan telah dimulainya masa kampanye Pilkada serentak Tahun 2018, Panwaslu menyampaikan kepada pimpinan lembaga pendidikan formal dan non formal se Kota Bekasi untuk tidak terlibat dalam kampanye.

Apalagi menggunakan tempat sekolah, madrasah, Paud dan pondok pesantren sebagai ajang kampanye atau kegiatan yang di dalamnya mengandung unsur kampanye.

Dikatakan Novita, pihaknya sudah mulai mengirimkan surat edaran imbauan tersebut. Surat imbauan itu akan dikirim ke semua lembaga pendidikan yang ada di Kota Bekasi.

“Kita sudah meminta Panwas Kecamatan se Kota Bekasi untuk menginventarisir sekolah-sekolah yang ada, untuk diberikan surat edaran imbauan tersebut. kita sudah mulai membagikan surat edaran itu,” tegasnya.

Menurutnya, lembaga pendidikan merupakan salah satu tempat yang paling rawan terjadi pelanggaran kampanye. Sehingga perlu langkah preventif dari Panwas untuk mencegah pelanggaran pemilu yang berpotensi terjadi di tempat-tempat pendidikan. Dimana tempat pendidikan ditempati para pelajar yang notabanenya adalah pemilih pemula.

Selain tempat pendidikan, pihaknya juga melarang dijadikannya tempat ibadah untuk ajang kampanye. Hal ini sesuai dalam PKPU No 4 /2017, dimana menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan termasuk larangan dalam kampanye. (kub/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …