Gali Potensi Pajak di Bekasi, Pansus Minta Transparansi Data Pihak Terkait

Kantor DPRD Kabupaten Bekasi. (Foto: Harun Nazarudin/GoBekasi)

Kantor DPRD Kabupaten Bekasi. (Foto: Harun Nazarudin/GoBekasi)

PANITIA Khusus (Pansus) XXVI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi mencari akar persoalan dari banyaknya potensi pajak yang tidak tergali.

Dari serangkaian pembahasan dengan berbagai instansi terkait, Pansus menemukan adanya data yang tidak transparan. Persoalan data ini mengakibatkan penyusunan aturan terhambat.

Hal itu diungkapkan Anggota Pansus XXVI Danto saat ditemui usai menggelar rapat pembahasan terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Rabu (7/3/2018).

Sejumlah pihak hadir dalam rapat tersebut, di antaranya PLN dan beberapa perwakilan pengelola apartemen. Kendati demikian, Danto mengaku kecewa karena pembahasan dalam pertemuan itu dinilai tidak maksimal.

“Melalui Pansus ini kami ingin memerbaiki regulasi tentang perpajakan daerah. Kami ingin semua terbuka dan potensi pajak yang selama ini tidak maksimal dan jadi persoalan, harus ada jalan keluar. Tapi persoalannya, bagaimana ada jalan keluar kalau titik persoalannya tidak dibuka,” kata dia.

Dalam rapat tersebut, Danto mengaku memertanyakan data lengkap dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dipungut PLN dari para pelanggan. Namun demikian, data yang diminta tidak dapat tersampaikan.

“Menurut PLN katanya data pelanggan itu kewenanganya ada di pusat atau provinsi. Tapi kalau tidak dibuka, bagaimana pajak kami percaya jika pajak yang disetorkan itu benar atau tidak,” kata Danto.

Pada pertemuan itu, ujar Danto, PLN menyebutkan bahwa pendapatan PPJ pada 2017 berjumlah Rp 164,5 miliar. Sesuai ketentuan, pajak tersebut diperoleh dari hasil pembayaran para pelanggan. Selanjutnya, pajak yang dipungut PLN tersebut diserahkan pada pemerintah daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kendati jumlahnya besar, Danto mengklaim harus ada keterbukaan data, karena jumlahnya tersebut menjadi hak daerah.

“Makanya kami minta dibuka, jumlah tersebut itu dari berapa wajib pajak sih,” katanya.

Dari studi banding ke beberapa daerah, ucap Danto, terdapat sinergitas yang baik antar instansi.

“Di Cilegon yang notabenenya hanya ada satu objek pajak yang besar, yaitu Krakatau Steel, PAD dari PPJ-nya saja mencapai lebih Rp 200 miliar. Sedangkan Kabupaten Bekasi yang banyak pabriknya kenapa kalah. Dari situ lah kenapa kami ingin semua datanya dibuka,” kata dia. (lea/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …