Nah Lho, Panwaslu Kota Bekasi Bakal Panggil Sejumlah ASN

Ketua Panwaslu Kota Bekasi Novita Ulya Hastuti saat ditemui di  kantornya Jalan Mayor Hasibuan Nomor 4 RT 005/08, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Senin (25/9/2017). Foto: Mochamad Yacub Ardiansyah/Gobekasi

Ketua Panwaslu Kota Bekasi Novita Ulya Hastuti saat ditemui di kantornya Jalan Mayor Hasibuan Nomor 4 RT 005/08, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Senin (25/9/2017). Foto: Mochamad Yacub Ardiansyah/Gobekasi

MASSA Kampanye Pilkada Kota Bekasi sudah mulai memanas. Tidak sedikit Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga terlibat politik praktis memihak salah satu pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi.

Kabar ini pun rupanya sudah naik ke atas meja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bekasi dalam bentuk laporan. Lembaga pengawas ini berencana akan memanggil sejumlah ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Mereka bakal dipanggil atas dugaan memihak salah satu paslon dari dua kandidat paslon yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi periode 2018-2023.

“Sementara ini baru satu yang akan kami panggil, dan sedang kami persiapkan,” kata Ketua Panwaslu Kota Bekasi, Novita Ulya Hastuti, Rabu (7/3/2018).

Novi menjelaskan secara singkat jika ASN yang diduga memihak salah satu paslon adalah memasang foto profil dalam aplikasi Whats App yang mana kata itu merupakan icon serangkaian kata salah satu paslon.

“Sementara ini Panwaslu akan memanggil pemangku jabatan di Pemerintah Kota Bekasi sebagai bentuk klarifikasi,” ujar dia.

Meski demikian, hasil klarifikasi akan dilaporkan Panwaslu Kota Bekasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk dikaji lebih dalam.

Bila ada pelanggaran kode etik, lembaga tersebut akan mendelegasikan Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Bekasi, Ruddy Gandakusumah untuk menjatuhkan sanksi melalui surat perintah.

“Jenis sanksi juga beragam dari ringan sampai terberat,” ujar dia.

Novita mengingatkan kepada para ASN agar bersikap netral, meski mereka memiliki hak suara dalam ajang Pilkada 2018.

Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Jangankan berkampanye aktif, memasang foto bersama salah satu paslon atau me-like (menyukai) postingan gambar/video dan sejenisnya di media sosial milik paslon itu ada indikasi keberpihakan,” tandas dia. (kub/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …