Kemendikbud Targetkan 1 Desa 1 PAUD

Murid TK memperlihatkan hasil mewarnai saat lomba mewarnai tingkat TK dan Paud di Gedung Olahraga (GOR) Bekasi, Kota Bekasi, Senin (30/11). Lomba mewarnai yang diikuti murid TK dan Paud Se-Kota Bekasi tersebut guna meningkatkan kreativitas, potensi dan motorik anak sejak dini dalam mendukung pendidikan. Foto : Ivan Pramana Putra / GOBEKASI.co.id

Murid TK memperlihatkan hasil mewarnai saat lomba mewarnai tingkat TK dan Paud di Gedung Olahraga (GOR) Bekasi, Kota Bekasi, Senin (30/11). Lomba mewarnai yang diikuti murid TK dan Paud Se-Kota Bekasi tersebut guna meningkatkan kreativitas, potensi dan motorik anak sejak dini dalam mendukung pendidikan. Foto : Ivan Pramana Putra / GOBEKASI.co.id

HINGGA saat ini masih ada 23.737 desa yang belum memiliki pendidikan anak usia dini (PAUD).

Karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggencarkan kampanye “Satu Desa Satu PAUD”.

Direktur Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat Harris Iskandar mengatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait pembangunan PAUD.

Dia yakin jika ada bantuan dari kementerian yang dipimpin oleh Eko Putro Sanjojo tersebut, sebelum 2019 seluruh desa akan memiliki PAUD.

”Kalau Kemendesa bisa bantu mempercepat, saya kira bukan hal tidak mungkin,” tuturnya saat dihubungi Jawa Pos (grup gobekasi.co.id) Sabtu (3/3/2018).

Saat ini 72 persen desa sudah terdapat PAUD. Adanya PP 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) membuat Harris semakin yakin.

Dalam PP yang terbit pada 5 Januari itu dituliskan jika PAUD merupakan salah satu layanan dasar yang harus difasilitasi oleh pemda.

”Saya perkirakan seluruh desa minimal satu PAUD dapat segera tercapai. Target PP itu bahkan lebih jauh lagi, yaitu: setiap anak kelompok umur 5-6 tahun mendapat layanan PAUD pra-SD yg bermutu minimal satu tahun. Bukan satu desa satu PAUD lagi,” ujarnya.

Kebutuhan PAUD ini dianggap mendesak oleh Kemendikbud. Sebab Perpres 59/2017 telah mengatur tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Devt Goals (SDGs).

”Target layanan bagi setiap anak tersebut harus dapat tercapai paling lambat pada 2030,” ungkap Harris.

Saat ini, angka partisipasi kasar PAUD dianggap telah menunjukkan presentase yang cukup baik, yakni mencapai 72,35 persen. Hingga sekarang sudah terdaoat 190.00 PAUD.

Sedangkan jumlah guru diprediksi sekitar 600.000 untuk mengajar enam juta anak usia dini. ”Masih ada sekitar 6.284.920 anak yang belum memperoleh layanan anak usia dini,” katanya.

Pembangunan PAUD di daerah perbatasan juga menjadi konsentrasi Kemendikbud. Ada beberapa persoalan mendasara terkait dengan pelaksanaan PAUD di daerah Perbatasan.

Misalnya saja mengenai angka partisipasi anak usia dini yang masih rendah. Masalah sarana dan fasilitas belajarnya pun minim dan belum memenuhi standar.

”Masih terbatasnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD,” tuturnya. (lyn/jpnn/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …