Dinas Tata Ruang Tunggu Surat Panwaslu Soal Baliho

(Ilustrasi) Papan reklame yang berada di Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di jalan A Yani, Kota Bekasi, Selasa (27/9). Walikota Bekasi Rahmat Effendi telah menginstruksikan kepada dinas terkait untuk melakukan pengecekan kelayakan terhadap reklame yang berada di Jembatan Penyebrangan Orang (JPO), menyusul adanya korban tewas akibat tertimpa papan reklame yang roboh di Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Sabtu (25/9). (GoBekasi/Ivan Pramana)

(Ilustrasi) Papan reklame yang berada di Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) di jalan A Yani, Kota Bekasi, Selasa (27/9). Walikota Bekasi Rahmat Effendi telah menginstruksikan kepada dinas terkait untuk melakukan pengecekan kelayakan terhadap reklame yang berada di Jembatan Penyebrangan Orang (JPO), menyusul adanya korban tewas akibat tertimpa papan reklame yang roboh di Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Sabtu (25/9). (GoBekasi/Ivan Pramana)

DINAS Tata Ruang Kota Bekasi, siap menerima masukan dari Pantia Pengawas Pemilu (Panwaslu) berkaitan dengan Baliho yang menampakkan wajah Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu yang dalam massa cuti.

“Kami masih tunggu suratnya dan akan kami pelajari,” kata Kepala Bidang Pengendalian Ruang pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Zeno Bachtiar, Jumat (23/2/2018).

Zeno mengatakan jika lembaganya belum mengetahui soal peraturan tersebut. Soalnya, saat itu Rahmat dan Syaikhu adalah Kepala Daerah Definitif di Kota Bekasi.

“Ya, saat itu kan beliau adalah kepala daerah, isinya juga tentang informasi publik. Jadi, jiak menyalahi aturan kami akan pelajari lagi,” tutur dia.

Zeno mengungkapkan, pihaknya belum menerima surat permintaan terkait baliho tersebut dari Panwaslu atau KPU Kota Bekasi

“Yang jelas kami siap diajak bekerja sama oleh teman-teman KPU dan Panwaslu. Ini juga untuk mensukseskan pesta demokrasi yang akan datang,” tandasnya. (adv/kub/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …