Ini Dia Calon Kuat Tempati Posisi Penjabat Sementara Walikota Bekasi

Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi Radar Bekasi/Ariesant)

Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi Radar Bekasi/Ariesant)

KEPALA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Barat, Rudy Gandakusumah menjadi calon kuat untuk menempati posisi Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Bekasi.

Bahkan, Pjs dengan masa jabatan sebulan ini bakal menempati Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi dengan kewenangan penuh setara kepala daerah.

Adapun, masa jabatan Pj Wali Kota Bekasi akan berlangsung sampai kepala daerah yang baru dilantik pada September 2018 mendatang.

Direktur Jendral Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono mengatakan pihaknya masih menyeleksi tiga nama pegawai eselon II di tingkat Provinsi Jawa Barat.

Namun dari tiga nama itu, nama Rudy disebut-sebut sebagai kandidat kuat untuk menempati posisi Pjs dan Pj.

Namun demikian, Sumarsono enggan membeberkan nama pegawai eselon II yang bakal menempati posisi Pjs dan Pj Wali Kota Bekasi.

“Ada satu nama yang berpotensi besar, tapi saya lupa namanya siapa karena ada ribuan nama yang diajukan untuk menempati posisi di daerah yang mengikuti Pilkada. Namun yang saya ingat inisialnya R,” kata Sumarsono saat dihubungi pada Senin (12/2/2018).

Menurut dia, tiga nama pegawai yang diajukan berdasarkan rekomendasi Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan.

Bagi pegawai yang lolos seleksi, kata dia, otomatis bakal diangkat menjadi Pjs dan Pj sesuai surat keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri.

Selanjutnya, Pjs yang telah dipilih akan dikukuhkan di tingkat Provinsi Jawa Barat pada Rabu (14/2/2018).

Masa kerjanya berlaku selama sebulan, sejak cutinya Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sampai masa akhir jabatan pada 10 Maret 2018.

“Setelah itu pada tanggal 11 Maret 2018, posisi Pjs akan naik menjadi Pj dan akan dilantik. Semua (Pjs dan Pj) dari provinsi, dan untuk Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi tidak diangkat menjadi Pjs, tapi hanya mitra kerja Pj saja,” ujar Sumarsono.

Menurut dia, pegawai eselon II yang bakal menempati Pjs dan Pj wajib mengikuti seleksi. Tujuannya untuk mengetahui kompetensi, manajerial administrasi dan teknisnya dalam menjalani roda pemerintahan.

“Mendagri yang menyeleksi langsung, nanti akan dilihat rekam jejaknya seperti apa, dan pengalamannya bagaimana. Semua komponen langsung dinilai pimpinan (Mendagri),” ungkapnya.

Dia mengatakan, kepala daerah setingkat Kabupaten dan Kota diambil dari pegawai eselon II di tingkat Provinsi.

Berbeda untuk kepala daerah setingkat Provinsi, akan diambil dari pegawai eselon I Kementerian atau pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat lingkup pemerintah pusat.

Untuk istilah Pjs, kata dia, digunakan bagi kepala daerah yang sedang mengambil cuti kerja.

Sementara Rahmat Effendi mengambil cuti selama sebulan untuk kampanye dalam ajang Pilkada 2018 mendatang.

“Pjs itu hanya mengisi kekosongan selama cuti sampai habis masa jabatannya. Setelah itu akan dilantik Pj untuk meneruskan roda pemerintahan,” jelasnya.

Asisten Daerah I bidang Pemerintahan Kota Bekasi, Erwin Effendi mengatakan, pihaknya telah mengajukan nama Sekda Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji ke Provinsi Jawa Barat untuk dijadikan Pjs Wali Kota Bekasi.

Meski demikian, kata dia, keputusan itu sepenuhnya ada di ranah Gubernur Jawa Barat.

“Kita ajukan Sekda sebagai Pjs karena posisinya memungkinkan. Sedangkan Pj diambil dari Gubernur, tapi semua putusannya ada di provinsi,” kata Erwin.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaku bahwa pada Rabu (14/2/2018), mendatang ia telah cuti sebagai kepala daerah di wilayah setempat untuk fokus dalam rangkaian Pilkada 2018.

Dia memastikan, proyek pembangunan di sisa akhir jabatannya tidak akan molor karena sudah terencana dengan baik.

“Nggak ada khawatir karena sudah ada sistemnya,” kata Rahmat.

Sementara itu, Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Rudy Gandakusumah belum bisa dikonfirmasi. (adv/kub/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …