Perolehan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi Baru 16 Persen

RTH: Anak-anak bermain di Taman Alun-alun Kota Bekasi, kemarin. Pemerintah Kota Bekasi diharapkan meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di tahun 2016 ini.FOTO: Arie Sant /Radar Bekasi

RTH: Anak-anak bermain di Taman Alun-alun Kota Bekasi, kemarin. Pemerintah Kota Bekasi diharapkan meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di tahun 2016 ini.FOTO: Arie Sant /Radar Bekasi

PEROLEHAN Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bekasi baru mencapai 16 persen. Rinciannya, 11 persen RTH pribadi dan 5 persen RTH publik. Hal ini bisa dibilang kalau laju pertumbuhan RTH di Kota Bekasi berjalan lambat.

Setiap tahun pertumbuhan RTH di Kota Bekasi hanya 0,048 persen. Padahal bila mengacu pada UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, seharusnya pemerintah menyediakan 30 persen RTH dari total luas sekitar 210,5 kilometer persegi.

“Lambatnya laju pertumbuhan RTH terkendala beberapa faktor,” Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Penataan Ruang Kota Bekasi, Dzikron, Senin (12/2/2018).

Pelambatan itu seperti menyimpangnya pengembang sektor komersil, yakni pembangunan rumah toko (ruko) dari rekomendasi desain tata ruang yang dikeluarkan pemerintah.

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 tahun 2011, telah diatur izin pemanfaatan ruang bahwa pengembang sektor apapun harus menyediakan RTH sekitar 15-20 persen dari lahan yang dibangun. Namun saat implementasinya, pembangunan kadang tidak sesuai.

“Desain awal peruntukan RTH di pengembang ruko kebanyakan menyimpang, bukan untuk RTH tapi dialihkan sebagai lahan parkir kendaraan pengunjung,” jelas dia.

Menurut Dzikron, faktor lain yang menyulitkan adalah minimnya lahan yang tersedia dan harga tanah yang semakin melambung tinggi, sehingga butuh anggaran besar.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bekasi yang hampir menembus Rp 6 triliun tidak cukup untuk menyediakan RTH.

Dzikron mengatakan, pengadaan lahan untuk RTH publik seperti hutan kota dan taman kota mesti mempertimbangkan melejitnya harga tanah yang cenderung naik setiap tahun.

“Oleh karena itu, pemerintah menyiasatinya melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan melalui CSR (Corporate Social Responsibility),” tandasnya. (adv/kub/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …