80 Ribu Taksi Online Terancam Kena Tilang

Warga menggunakan aplikasi untuk memesan taksi daring di jalan raya Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Jumat (20/10). Pertanggal 1 November kementerian perhubungan telah merancang revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Foto Raiza Septianto/Radar Bekasi

Warga menggunakan aplikasi untuk memesan taksi daring di jalan raya Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Jumat (20/10). Pertanggal 1 November kementerian perhubungan telah merancang revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Foto Raiza Septianto/Radar Bekasi

DI antara 83.906 driver taksi online yang diharapkan melakukan registrasi dan pemeriksaan, hanya 1.710 (2 persen) yang menjalani ketentuan yang diatur dalam Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 itu.

Padahal, Permehub Nomor 108/2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek itu berlaku sepenuhnya pada 1 Februari mendatang.

Untuk mematuhi permenhub tersebut, pengemudi taksi online harus memenuhi beberapa syarat.

Antara lain, menjalani uji kir, memiliki SIM A umum, dan menempelkan stiker sebagai penanda taksi online.

Persyaratan itu sejatinya harus dipenuhi sejak 1 November lalu. Namun, pemerintah memberikan masa tenggat selama 90 hari. Eh, ketika masa tenggat tersebut habis, ternyata driver yang mematuhi masih sangat minim.

’’Ada fenomena mobil (taksi online, Red) banyak, tetapi tidak mau diatur,’’ kata dosen transportasi Universitas Indonesia Ellen Sophie Wulan Tangkudung, Jumat (26/1/2018).

Dengan berlakunya Permenhub 108/2017, ada lebih dari 80 ribu driver taksi online yang terancam sanksi. Sebab, mereka yang kedapatan beroperasi tanpa memenuhi aturan itu bakal ditilang.

Dalam dua pekan pertama Februari, tindakan hukum berupa operasi simpatik. Namun, setelah itu, akan dilakukan tilang oleh polisi.

Ellen menyayangkan masih sedikitnya driver taksi online yang mendaftar secara resmi dan tuntas hingga mendapatkan kartu pengawasan.

Padahal, ketika aturan itu dikeluarkan, banyak yang memprediksi kuota tidak akan cukup menampung armada taksi online yang sudah ada.

Perempuan yang juga presidium Masyarakat Transportasi Indonesia itu menilai, kondisi tersebut tidak lepas dari pembiaran yang dilakukan perusahaan aplikasi taksi onlineseperti Uber, Grab, maupun Go-Jek. ’’Aplikasi kan bisa menjatuhkan suspend,’’ katanya. (wan/and/jun/c5/ang/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …