Wali Kota Rahmat Effendi Pastikan Tak Ada Pungutan Liar Retribusi Parkir

Walikota Bekasi Rahmat Effendi melakukan uji coba angkutan lingkungan (Bajaj) saat uji coba di Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Selasa (18/10). Sebanyak 20 unit bajaj dikerahkan selama uji coba mulai 18 - 28 Oktober 2016 untuk mengevaluasi animo serta dampak positif yang muncul dari operasional angkutan tersebut. (Dokumentasi GoBekasi)

Walikota Bekasi Rahmat Effendi melakukan uji coba angkutan lingkungan (Bajaj) saat uji coba di Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Selasa (18/10). Sebanyak 20 unit bajaj dikerahkan selama uji coba mulai 18 - 28 Oktober 2016 untuk mengevaluasi animo serta dampak positif yang muncul dari operasional angkutan tersebut. (Dokumentasi GoBekasi)

WALI Kota Bekasi Rahmat Effendi angkat bicara perihal aksi unjuk rasa yang dilakukan Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) gabungan daerah.

Dimana dalam aksi itu, Ormas GMBI menuding jika ada syarat korupsi punngutan retribusi parkir pada instansi Pemerintah Kota Bekasi.

“Tidak ada pungutan-pungutan liar, kami tertib administrasi,” kata Rahmat, Kamis (25/1/2018) kepada GoBekasi.co.id.

Menurut dia, hal yang ada adalah hak upah pungut hasil kerja dalam rangka pengelolaan pajak dan retribusi parkir di Kota Bekasi.

“Itu ada ketentuannya, ada undang-undangnya, ajdi kami bekerja sesuai dengan undang-undang yang ada,” tandansya.

Seperti diketahui, aksi unjuk rasa yang di lakukan Ormas GMBI di depan Kantor Pemerintah Kota Bekasi berujung ricuh.

Bahkan, 24 orang mengalami luka-luka akibat baku hantam dan saling lempar batu. Beruntungnya, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.

Hanya, enam unit kendaraan masing-masing 3 mobil dan 3 sepeda motor alami kerusakan. Saat ini, Kepolsian Resor Metropolitan Bekasi Kota pun telah mengejar para provokator yang menyebabkan terjadinya bentrokan. (Adv/kub/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …