KPAI Kota Bekasi Minta Pilkada Serentak 2018 Ramah Anak

Ilustrasi Pilkada

Ilustrasi Pilkada

KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Bekasi meminta agar KPU Kota Bekasi dapat memastikan aturan larangan anak terlibat kampanye di Pilkada serentak 2018 pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bekasi dan pemilihan gubernur dan wail gubernur Jawa Barat.

“Anak-anak tidak boleh terlibat dalam aktifitas politik, KPU Kota Bekasi harus membuat larangan itu,” kata Komisioner KPAI Kota Bekasi, Sopar Makmur, Selasa (23/1/2018) kepada GoBekasi.co.id.

Sopar mengatakan, pelibatan dan penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik secara tegas dilarang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menurutnya, pelibatan anak dalam aktivitas politik akan membawa dampak negatif bagi anak. Dampak negatif tersebut disebabkan salah satunya oleh kemampuan anak dalam menyaring atau mem-filter informasi dan merespons perbedaan sikap.

“Dampaknya bisa terjadi yang namanya bullying, kekerasan ketika sesama anak beda pendapat. Bukan tidak mungkin, anak akan mereplikasi perilaku orang dewasa yang kadang anarkis ketika berbeda pendapat,” terang dia.

Apalagi, sambung Sopar, penggunaan media sosial dalam kegiatan politik saat ini semakin meningkat.

“Kampanye melalui media sosial, itu kan akan mempengaruhi anak kalau isinya hoax, kampanye hitam, fitnah, apalagi sampai melibatkan SARA. Takutnya, itu tidak difilter oleh anak yang memang belum punya kemampuan mem-filter. Tetapi diterima langsung,” jelas Sopar.

Berkaca pada Pilkada DKI Jakarta bisa menjadi contoh buruk bagaimana anak dilibatkan dalam kegiatan politik.

Ditambah dengan beredarnya video yang menunjukkan anak-anak berteriak-teriak ‘bunuh-bunuh’ kepada salah satu calon kepala daerah.

“Kan kadang anak itu tidak punya filter. Takutnya anak membawanya sampai ke kehidupan dia, yang sampai dengan teman yang berbeda dia tidak bisa menyikapi dengan baik,” tuturnya.

Penyelenggara pemilu bisa memberikan sanksi kepada pasangan calon yang toleran pelibatan anak dan melakukan penyalahgunaan anak dalam kegiatan politiknya.

Larangan pelibatan anak dalam kegiatan politik diatur dalam pasal 15 dan pasal 76 H Undang-undang 35/2014.

“Pasal 15, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik,” terang dia.

Ditambah juga dengan Pasal 76 H yang menyebutkan, setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

“KPAI meminta penyelenggara pemilu dan peserta pemilukada untuk menghadirkan kampanye ramah anak dan memastikan (tidak ada) pelanggaran serta perlindungan penyalahgunaan dalam kegiatan politik,” tegasnya.

Selain itu, kata Sopar, mengenai tema ramah anak yang harus disisipkan dalam debat calon kepala daerah. Tema mengenai anak harus menjadi topik agar pemilih mengetahui orientasi program calon kepala daerah.

“Untuk mengukur kualitas calon pimpinan daerah, penting dimasukkan dalam aturan terutama dalam debat pimpinan calon daerah. Dengan begitu, masyarakat bisa melihat komitmen kepada pendidikan anak, lingkungan ramah anak. Visi-misi dalam debat pilkada dimasukkan dalam kualitas peradaban saat ini,” tandasnya. (kub/gob)



loading...

Feeds