3 Status Jalan di Kabupaten Bekasi

(Ilustrasi) Kendaraan melewati Jalan Yos Sudarso, Cikarang Utara, pada hari kedua Lebaran. Terpantau kondisi jalan tersebut masih becek dan berlubang. (Foto: Dokumentasi GoBekasi/Fhirlian)

(Ilustrasi) Kendaraan melewati Jalan Yos Sudarso, Cikarang Utara, pada hari kedua Lebaran. Terpantau kondisi jalan tersebut masih becek dan berlubang. (Foto: Dokumentasi GoBekasi/Fhirlian)

MASYARAKAT mungkin banyak mengeluhkan kondisi jalan di Kabupaten Bekasi, seperti berlubang, drainase macet dan sebagainya. Perlu diketahui, tanggung jawab untuk jalan tak semata tugas Pemkab Bekasi saja, tetapi sesuai dengan status kepemilikan jalan.

Di Kabupaten Bekasi ada 3 status kepemilikan jalan: (1) jalan kabupaten, (2) jalan provinsi dan (3) jalan negara. Kondisi jalan dan drainase milik Kabupaten Bekasi akan diurus Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Contoh Jalan Kabupaten Bekasi adalah Jalan Raya Industri Pasir Gombong, Jalan Kapten Sumantri, Jalan Raya Pilar (Ki Hajar Dewantara), Jalan Raya Warungbongkok dan lainnya, termasuk jalan lingkungan.

Sementara jalan milik Provinsi Jawa Barat ialah Jalan Inspeksi Kalimalang dan Jalan Serang Baru-Cibarusah , Jalan Raya Lemahabang dan Jalan Raya Tegalgede.

Untuk Jalan Negara berada di jalur pantura, tepatnya mulai Jalan Diponegoro di Tambun Selatan hingga Jalan Rengasbandung di Kedungwaringin. Nama-nama jalan yang termasuk ke dalam status milik Pemerintah Pusat ialah Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Teuku Umar, Jalan  R. Fatahillah, Jalan R.E. Martadinata, Jalan Gatot Subroto dan lainnya.

Misalkan terdapat kerusakan di jalan milik provinsi atau pemerintah pusat, Pemkab Bekasi akan bersurat ke instansi terkait untuk memberitahukan perihal kondisi jalan itu dan jika disetujui, maka pihak pemerintah provinsi atau pemerintah pusat akan mengeluarkan sejumlah anggaran untuk perbaikan jalan.

Kasus ini pernah terjadi di Cikarang Utara pada Juli 2014, tepatnya di Jalan Yos Sudarso. Warga mendesak Pemkab Bekasi agar segera memberitahu pemerintah pusat untuk memperbaiki jalan yang rusak parah tersebut.

Warga sampai memblokade jalan tersebut hingga menggelar aksi melepas ikan dan bebek di kubangan jalan agar aspirasinya cepat ditanggapi.

Berbeda untuk jalan di Kabupaten Bekasi, Pemkab melalui Dinas PUPR akan menganggarkan kerusakan jalan tersebut pada APBD. Namun jika belum sempat dianggarkan apda APBD, maka akan dapat dimasukkan ke dalam Anggaran Belanja Tahunan (ABT) lewat APBD-Perubahan.

Seberapa cepat keluhan warga ditanggapi instansi terkait, baik level kabupaten sampai pusat? Tergantung seberapa cepat pejabat atau dewan terkait menanggapi aspirasi itu.

Kadang warga yang sudah tak sabar ingin agar jalan itu diperbaiki membuat aksi yang merebut perhatian masyarakat, seperti penanaman pohon pisang di jalan, memancing di kubangan jalan rusak dan melepas ikan dan bebek, blokade jalan atau aksi lainnya. (dam/gob)

 

 



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …