7 Pegawai PT Millenium Laundry Terancam Jadi Tersangka

Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombespol Indarto memberikan penyampaikan sekilas operasional PT. Millenium Laundry, Rabu (17/1/2018). Foto: Mochamad Yacub Ardiansyah/Gobekasi

Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombespol Indarto memberikan penyampaikan sekilas operasional PT. Millenium Laundry, Rabu (17/1/2018). Foto: Mochamad Yacub Ardiansyah/Gobekasi

KEPOLISIAN Resor Metropolitan Bekasi Kota kembali menggali keterangan saksi tambahan pascapenggerebakan PT. Millenium Laundry yang terletak di Jalan Raya Narogong Pangkalan III, RT 05/01, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Rabu (17/1/2018) kemarin lusa.

“Jumlah saksi yang kami mintai keterangan saat ini bertambah, yang semula hanya lima, kini berjumlah 7 orang,” kata Kapolres Metropolitan Bekasi Kota, Kombespol Indarto, Jumat (19/1/2018) kepada GoBekasi.co.id.

Ia mengungkapkan, dalam kasus pencemaran limbah industri ini Tim Puslabfor Mabes Polri telah mengambil sample air limbah yang selama ini digunakan oleh perusahan jeans tersebut.

“Namun, saat ini kami masih menunggu hasil uji laboratorium dari hasil limbah B3 itu, paling lambat hasilnya minggu depan audah dapat diketahui,” kata dia.

Indarto menegaskan, ketujuh saksi saat ini sifatnya hanya dimintai keterangan sementara. Namun, mereka dapat dinaikan statusnya menjadi tersangka.

“Saat ini yang kami mintai keterangan itu berasal dari pengelola operasional, bagian gudang dan bagian administrasi. Status itu bisa kami naikan apabila perusahaan telah terbukti menyalahi aturan operasional,” ujar dia.

Terlebih, PT. Millenium Laundry juga memakai merk dari perusahaan lain. Indarto menerangkan, pihaknya akan segera memberikan klarifikasi ke perusahaan yang merk celananya telah di palsukan.

“Nanti perusahaan kami datangi, kami akan tawarkan apakah akan membuat laporan tentang hak cipta, jika membuat tentu akan kami lanjutkan, saat ini barang yang di kirim berasal dari Jawa Tengah,” beber dia.

PT. Millenium Laundry kata Indarto telah melanggar prosea perizinan bangunan dan pencemaran lingkungan. Ancaman hukuman bisa 3-10 tahun dan denda Rp3 miliar sesuai undang-undang Lingkungan Hidup Pasal 102 dan 103.

“Bahkan hukumannya bisa lebih, ada tentang hak cipta, dan banyak indikasi pelanggaran yang kami temukan terhadap perusahaan tersebut,” tandasnya. (kub/gob)



loading...

Feeds

Ahmad Syaikhu Tinggalkan Rumah Dinas

Ahmad Syaikhu Tinggalkan Rumah Dinas

AHMAD Syaikhu hari ini mulai meninggalkan rumah dinasnya yang berada di Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Rabu (21/2/2018). Ia berkemas …