Pemkot Bekasi Pertimbangkan Nasib Puluhan Karyawan PT Millenium Laundry

BURUH PABRIK : Buruh dari salah satu perusahaan di Kabupaten Bekasi sedang menunggu bus karyawan. Penyerapan tenaga kerja pada tiga bulan pertama di tahun ini belum memuaskan.ILUSTRASI/DOKUMENTASI/RADAR BEKASI

BURUH PABRIK : Buruh dari salah satu perusahaan di Kabupaten Bekasi sedang menunggu bus karyawan. Penyerapan tenaga kerja pada tiga bulan pertama di tahun ini belum memuaskan.ILUSTRASI/DOKUMENTASI/RADAR BEKASI

PEMERINTAH Kota Bekasi, tengah mempertimbangkan untuk memfasilitasi pekerjaan baru untuk puluhan karyawan PT Millenium Laundry pascapenutupan usaha yang dilakukan kepolisian setempat atas tuduhan pencemaran lingkungan, Rabu (17/1/2018) kemarin.
“Saya sudah koordinasikan dengan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi perihal kelangsungan pekerjaan karyawan PT Millenium Laundry yang kini ‘dirumahkan’,” kata Kepala Dinas LH Kota Bekasi Jumhana Luthfi di Bekasi, Kamis (18/1/2018).

Pihaknya mencatat, saat ini ada sekitar 40 karyawan PT Millenium Laundry yang terpaksa kehilangan pekerjaan akibat situasi itu.

Terhadap nasib karyawan, kata dia, pihaknya telah mendorong Dinas Tenaga Kerja setempat untuk menyediakan lapangan kerja baru sehingga nasib keluarga karyawan bisa terjamin.

“Melalui kebijakan Wali Kota Bekasi, diharapkan ada solusi bagi masa depan keluarga karyawan,” katanya.

Upaya penutupan paksa terhadap aktivitas prodiksi PT Millenium Laundry di Jalan Raya Narogong Pangkalan III, RT 05/01, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, dilatarbelakangi laporan yang disampaikan oleh Dinas LH Kota Bekasi.

Personel Polres Metro Bekasi Kota bersama jajaran terkait dari Polda Metro Jaya menyita sejumlah alat produksi pewarnaan jeans dan pencucian bahan serta memasang garis polisi.

Bahkan, sejumlah bahan jeans yang siap produksi juga turut diangkut kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut di Puslabfor.

Pabrik yang berdiri di atas lahan seluas 1.000 meter per segi itu secara otomatis tidak diperbolehkan melakukan aktivitas selama kasus hukumnya berjalan.

Perusahaan yang bergerak pada bidang pewarnaan celana jeans dan pencucian bahan jeans itu dilatarbelakangi ulah pengelola yang tetap membandel dengan menjalankan aktivitas produksinya pascapenyegelan oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi pada Juli 2017.

Perusahaan tersebut diketahui belum mengantongi izin operasional serta belum dilengkapi dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Sehingga, limbah yang dihasilkan langsung dibuang ke Kali Bekasi tanpa pengolahan baku mutu, bahkan asap pembakaran batu bara sebagai penggerak mesin produksinya telah mencemari udara lingkungan sekitar hingga menuai protes dari sekitar 150 kepala keluarga (KK) di Perumahan Bumi Mutiara, Kecamatan Gunung Puteri, Kabupaten Bogor yang berjarak sekitar 50 meter dari pabrik.

Situasi itu, kata Luthfi, dipastikan telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3).

Namun demikian, Luthfi memastikan, pengajuan izin operasional oleh perusahaan tersebut saat ini masih terus berjalan tanpa terpengaruh oleh status hukum yang kini menjerat para pengelolanya.

“Kalau proses perizinan mereka tetap berjalan, hak orang mendapat izin tidak diputuskan berdasarkan situasi ini (kasus hukum),” ujarnya.

Luthfi menambahkan, kasus ini juga telah mendapatkan respons dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan menurunkan tim Penegakan Hukum (Gakum) untuk memfasilitasi mediasi antara warga yang dirugikan oleh dampak negatif produksi dengan pihak pengelola.

“KLHK telah terlibat. Hari ini mereka ke lapangan untuk melakukan mediasi. Nanti akan kita minta pendapatnya,” tandasnya. (kub/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …