Nur Supriyanto dan Tri Adhianto Bisa Kembali ke Institusi Masing-Masing Jika Gagal Ditetapkan Paslon

Nur Supriyanto, Rahmat Effendy dan Tri Adhianto. (Foto: GoBekasi)

Nur Supriyanto, Rahmat Effendy dan Tri Adhianto. (Foto: GoBekasi)

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi menegaskan bagi lembaga negara yang ikut dalam pesta demokrasi lima tahunan bisa tidak mengundurkan diri jika gagal ditetapkan sebagai pasangan calon (Paslon).

Di Kota Bekasi, ada dua calon yang merupakan dari lembaga negara yaitu, Nur Supriyanto yang merupakan anggota DPRD Jawa Barat dan Tri Adhianto Tjahyono dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Dalam Pilkada 2018, Nur Supriyanto bersanding dengan Adhy Firdaus Saady yang dimotori oleh PKS-Gerindra. Sementara Tri Adhianto adalah pendamping Petahana Rahmat Effendi yang diantar dari Partai Golkar, Demokrat, Hanura, PAN, PPP dan PKB.

Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Tekhnis Perencanaan dan Data, Syafrudin, mengatakan dua bakal calon kepala daerah itu tidak perlu mengundurkan diri jika gagal ditetapkan sebagai Paslon.

Saat ini, lanjut Syafrudin, KPU Kota Bekasi tengah melakukan proses verifikasi kedua bakal pasangan calon (Bapaslon) untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Paslon pada 12 Februari 2018.

“Mereka dapat kembali ke institusi masing-masing selama surat keputusan pemberhentian belum diterbitkan pimpinan masing-masing institusi,” kata Syafrudin, Rabu (17/1/2018).

Institusi dimaksud adalah anggota atau ketua dan kepala TNI/Polri, DPRD, DPD, DPRD, BUMD, BUMN dan PNS yang ikut dalam pendaftaran pencalonan.

“Kalau dia belum ditetapkan atau tidak jadi ditetapkan karena satu dan lain hal, tentu saja tidak harus mundur,” tegas dia.

Menurut Syafrudin, dalam perspektif KPU, mereka memiliki hak untuk kembali ke institusinya masing-masing jika gagal mengikuti kontestasi pilkada. KPU menghormati hak tersebut.

Meski demikian, Syafrudin menjelaskan, anggota TNI, Polri, DPRD, DPD, DPRD, BUMD, BUMN dan PNS wajib menyerahkan surat pernyataan kesediaan mengundurkan diri saat mendaftar menjadi calon kepala daerah ke KPU. (kub/gob)



loading...

Feeds