Waspada Informasi Hoaks Penerimaan CPNS 2018

Ilustrasi Pendaftaran CPNS. (Foto: JPNN)

Ilustrasi Pendaftaran CPNS. (Foto: JPNN)

TIDAK hanya seleksi CPNS yang digunakan para calo untuk mengelabui masyarakat. Soal tes CPNS juga dijadikan bahan untuk mengeruk keuntungan.

Herman Suryatman, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengungkapkan, pihaknya menerima laporan adanya kumpulan soal tes CPNS yang saat ini beredar di media sosial, khususnya WhatsApp.

“Kami pastikan itu adalah kabar bohong atau hoax. Untuk itu kami minta masyarakat lebih waspada dan tidak memercayainya,” pinta Herman.

Untuk mengecoh pembaca agar memercayai isinya, hoax tersebut diawali dengan kutipan pernyataan Karo HUKIP KemenPAN-RB, seolah-olah pada Februari 2018 akan dibuka pendaftaran CPNS 2018. Kemudian diinformasikan jumlah formasi yang akan dibuka dan rencana penempatannya.

“Pernyataan itu sama sekali tidak benar. Memang Pak MenPAN-RB sudah memberikan sinyal bahwa tahun 2018 ada rencana membuka kembali penerimaan CPNS, baik pusat maupun daerah. Namun untuk waktu dan jumlah formasinya belum ditetapkkan,” ungkap Herman.

Dijelaskan lebih jauh, saat ini KemenPAN-RB masih menunggu validasi usulan formasi dari instansi, termasuk dari pemerintah daerah. Validasi tersebut, diminta disampaikan secara online melalui aplikasi e-Formasi dan diharapkan sudah masuk semua akhir Januari ini.

Selanjutnya KemenPAN-RB akan melakukan pembahasan setelah validasi usulan formasi tersebut masuk.

“Setelah validasi selesai, kami akan melakukan pembahasan yang mendalam dan komprehensif, termasuk melihat kapasitas fiskal. Adapun formasi yang diprioritaskan antara lain guru, tenaga kesehatan, serta formasi jabatan yang spesifik sesuai core business instansi dalam rangka membidik Nawacita,” tegasnya.

Herman menduga, beredarnya kabar bohong tersebut ujung-ujungnya penipuan atau penawaran jasa latihan soal CPNS. Untuk langkah antisipatif, saat ini KemenPAN-RB sedang berkoordinasi dengan pihak Kepolisian.(esy/jpnn/gob)



loading...

Feeds

Serikat Pekerja Tolak Penghapusan UMSK

Serikat Pekerja Tolak Penghapusan UMSK

PERWAKILAN Serikat buruh dalam Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi menolak penghapusan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK). Mereka meminta supaya pembahasan UMSK …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memperingatkan aktivitas belanja online merupakan transaksi yang rawan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Dalam catatan YLKI, …