Wali Kota Bekasi Intruksikan BPKAD Cairkan Anggaran Pilkada 2018 Semester II

Ilustrasi anggara Pilkada

Ilustrasi anggara Pilkada

WALI Kota Bekasi Rahmat Effendi mengintruksikan agar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) segera mencairkan anggaran Pilkada 2018 semester II.

Hal ini menindaklanjuti keluhan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi dimana anggaran Pilkada 2018 semester II sebesar Rp38 miliar belum cair setelah pergantian tahun 2017-2018.

Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Bekasi mencairkan anggaran Pilkada 2018 sebesar Rp4,7 miliar. Alokasi dana itu digunakan untuk kegiatan sosialisasi tahapan Pilkada.

KPU Kota Bekasi sendiri telah mengembalikan anggaran Rp1,5 miliar dimana dana itu untuk keperluan bakal calon perseorangan.

“APBD sudah disepakati dengan DPRD Kota Bekasi, seharusnya sudah dapat cair, KPU tinggal memberikan pengajuan saja,” kata Rahmat, Sabtu (13/1/2018) kepada GoBekasi.co.id.

Sebelumnya, KPU Kota Bekasi menunjuk jika anggaran Pilkada 2018 semester II masih digodok oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Menanggapi itu, Rahmat Effendi, mengatakan kalau pencairan anggaran Pilkada 2018 tidak lagi dalam ranah TAPD.

“TAPD sudah selesai karena sifatnya hanya merancang, kan sudah disepakati, tidak ada hubungannya dengan TAPD, sekarang wewenang ada di BPKAD, BPKAD sudah saya intruksikan untuk segera mencairkan anggaran itu, itu kan uang rakyat, tidak boleh ditahan-tahan, harus keluar itu,” jelasnya.

Rahmat mengimbau, agar KPU Kota Bekasi segera memberikan pengajuan kepada Pemerintah Daerah. Hal ini mengingat pesta demokrasi di Kota Bekasi juga sudah dimulai, maka ia tidak memungkiri jika kebutuhan yang diperlukan cukup banyak.

“KPU Kota Bekasi silahkan memberikan pengajuan, itu tinggal diajukan saja, tidak lama-lama, satu menit bisa langsung cair, jadi tidak usah berhubungan kembali dengan TAPD,” tandasnya. (kub/gob)



loading...

Feeds

Serikat Pekerja Tolak Penghapusan UMSK

Serikat Pekerja Tolak Penghapusan UMSK

PERWAKILAN Serikat buruh dalam Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi menolak penghapusan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK). Mereka meminta supaya pembahasan UMSK …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memperingatkan aktivitas belanja online merupakan transaksi yang rawan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Dalam catatan YLKI, …
Gaji Pesapon Kota Bekasi Jadi Rp3,1 Juta

Gaji Pesapon Kota Bekasi Jadi Rp3,1 Juta

SEBANYAK 1600 pesapon Kota Bekasi menyambut gembira dengan kenaikan gaji mereka pada tahun ini. Betapa tidak, gaji pesapon yang semula …