Nur Supriyanto dan Tri Adhianto Belum Lengkapi Persyaratan Calon

Ilustrasi Pilkada

Ilustrasi Pilkada

BAKAL Calon Wali Kota Bekasi dari PKS, Nur Supriyanto belum melengkapi ijazahnya sebagai salah satu persyaratan pendaftaran. Nur mengatakan, persyaratan lainnya sudah terpenuhi semua.

“Persyaratannya semua terpenuhi, persyaratan wajibnya semua terpenuhi dan ada beberapa hal yang masih perlu ada tambahan lagi dari persyaratannya,” kata Nur, Jumat (12/1/2018).

Dia mengatakan, keterlambatan untuk mengumpulkan ijazah lantaran baru mendapatkan rekomendasi untuk maju dalam Pilkada Kota Bekasi, Selasa (9/1/2018) malam sebelum waktu pendaftaran, Rabu (10/1/2018).

“Karena memang waktu yang sangat terbatas, karena terus terang kami baru satu hari yang lalu, baru semalem saya diputuskan oleh partai untuk maju dalam pemilihan wali kota bekasi ini,” ujarnya.

“Mungkin beberapa hal yang memang membutuhkan waktu untuk teknisnya termasuk seperti legalisir ijazah. Karena saya dari kampung, maka harus pulang kampung. Sementara baru semalam saya diputuskan untuk maju,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Komisioner KPU Kota Bekasi Syafrudin mengatakan, ijazah tersebut bisa disampaikan atau tidak. Menurut dia, masih ada masa perbaikan selama tujuh hari untuk melengkapi berkas pendaftaran tersebut.

“Yang doktornya yang belum, yang lainnya sudah. Kalau dia ingin menggunakan doktor, maka dia harus memasukan yang itu (ijazah),” katanya.

Sementara itu, untuk bapaslon Rahmat Effendi dan Tri Adhianto, masih belum ada surat pengunduran diri secara resmi dari instansi terkait untuk balon wakil walikota. Ia berpesan supaya surat itu segera disampaikan.

“Tidak ada kekurangan, cuma memang yang PNS nya ini baru membuat surat pernyataan pengunduran diri. Itu kan seharusnya sudah mulai diproses. Karena pada saat nanti ketika penetapan paslon pada tanggal 12 Februari sudah ada surat pengunduran diri sebagai ASN dari instansi terkait,” tandasnya. (kub/gob)



loading...

Feeds

Serikat Pekerja Tolak Penghapusan UMSK

Serikat Pekerja Tolak Penghapusan UMSK

PERWAKILAN Serikat buruh dalam Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi menolak penghapusan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK). Mereka meminta supaya pembahasan UMSK …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memperingatkan aktivitas belanja online merupakan transaksi yang rawan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Dalam catatan YLKI, …
Gaji Pesapon Kota Bekasi Jadi Rp3,1 Juta

Gaji Pesapon Kota Bekasi Jadi Rp3,1 Juta

SEBANYAK 1600 pesapon Kota Bekasi menyambut gembira dengan kenaikan gaji mereka pada tahun ini. Betapa tidak, gaji pesapon yang semula …