Gabung Koalisi Besar Petahana, PDIP Hanya Jadi “Relawan Pendukung”

PDIP melaksanakan aksi longmarch untuk verigikasi menjadi peserta Pemilu 2019 menuju kantor KPU Kota Bekasi di Jalan RA Kartini, Bekasi Timur, Senin (16/10/2017). Foto: Mochamad Yacub Ardianysah/Gobekasi

PDIP melaksanakan aksi longmarch untuk verigikasi menjadi peserta Pemilu 2019 menuju kantor KPU Kota Bekasi di Jalan RA Kartini, Bekasi Timur, Senin (16/10/2017). Foto: Mochamad Yacub Ardianysah/Gobekasi

NASIB Partai Demokrasi Idonesia Perjuangan (PDIP) di Kota Bekasi makin memprihatinkan. Betapa tidak, PDIP yang notabene dapat maju sendiri dengan 12 kursi di DPRD tanpa harus berkoalisi di Pilkada Kota Bekasi, kini hanya dapat menjadi “relawan pendukung” bukan “pengusung” bakal pasangan calon (Bapaslon) petahana Rahmat Effendi-Tri Adhianto.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, Ucu Asmara Sandi, mengatakan jika PDIP belum dapat masuk dalam partai pengusung Bapaslon Rahmat Effendi-Tri Adhianto. Artinya, kendaraan politik Bapaslon Rahmat dan Tri masih pada enam koalisi yakni Partai Golkar, Hanura, Demokrat  PKB, PPP, PAN.

“Total keseluruhan sebanyak 25 kursi di DPRD Kota Bekasi, sedangkan PKS-Gerindra 13 kursi, PDIP yang mempunyai 12 kursi belum dapat masuk koalisi petahana karena formulir B1 yang diserahkan oleh koalisi petahana hanya ada enam partai,” kata Ucu, Kamis (11/1/2018) kepada GoBekasi.co.id.

Ucu mengungkapkan bahwa pada pendaftaran Bapaslon ke Kantor KPU Kota Bekasi pada, Rabu (10/1/2018) malam. Pihaknya sudah memberikan formulir kosong untuk kembali direvesi oleh koalisi besar petahana. Namun, yang diberikan ke KPU Kota Bekasi baru berisikan enam parpol, minus PDIP, Gerindra dan PKS.

“PDIP memang memberikan dukungan untuk petahana, tetapi formulir yang kami dapat ada dua, itu tidak bisa. Soalnya, partai koalisi pengusung Bapaslon harus hanya ada satu formulir untuk kami teruskan ke KPU RI, data tersebut pun sudah kami masukan ke Silon (Sistem Informasi Pencalonan),” jelas Ucu.

Meski demikian, KPU Kota Bekasi masih memberikan waktu selambat-lambatnya tujuh hari untuk kembali merevisi formulir B1 koalisi parpol. Namun, KPU Kota Bekasi belum dapat menjamin perbaiakan data yang dilakukan oleh parpol.

“Masih ada waktu perbaikan, enam parpol itu sebaiknya merembuk dan membuat kesepakatan dengan penambahan koalisi PDIP, terserah bisa lewat tulisan tangan atau ketikan plus tandatangan masing-masing ketua partai, apabila disepakati, kami akan sampaikan ke KPU RI, dan keputusan ada di KPU RI, jika di tolak, kami akan kembalikan,” tandasnya. (kub/gob)



loading...

Feeds

Serikat Pekerja Tolak Penghapusan UMSK

Serikat Pekerja Tolak Penghapusan UMSK

PERWAKILAN Serikat buruh dalam Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi menolak penghapusan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK). Mereka meminta supaya pembahasan UMSK …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memperingatkan aktivitas belanja online merupakan transaksi yang rawan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Dalam catatan YLKI, …
Gaji Pesapon Kota Bekasi Jadi Rp3,1 Juta

Gaji Pesapon Kota Bekasi Jadi Rp3,1 Juta

SEBANYAK 1600 pesapon Kota Bekasi menyambut gembira dengan kenaikan gaji mereka pada tahun ini. Betapa tidak, gaji pesapon yang semula …