Warga Pekayon Korban Penggusuran Berdemo di Kantor Walikota

Aksi teatrikal warga yang berdemo di Kantor Walikota Bekasi, Rabu (10/1/2018). (Foto: Ist)

Aksi teatrikal warga yang berdemo di Kantor Walikota Bekasi, Rabu (10/1/2018). (Foto: Ist)

PULUHAN massa korban penggusuran Pekayon kembali menggeruduk Kantor Pemerintah Kota Bekasi. Mereka menuntut ganti rugi bangunan atas penggusuran yang dilakukan pemerintah pada tahun 2016 silam.

Koordinator lapangan, Abinoto Nababan, mengatakan kalau sejak 25 Oktober sampai 3 November 2016, rumah yang ditempati di atas tanah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di dana dikelola oleh Perum Jasa Tirta II Jati Luhur digusur pemerintah setempat tanpa ada negosiasi dengan warga setempat.

Ia mengaku, Pemkot Bekasi hingga saat ini tidak pernah memberikan perhatian terhadap para korban penggusuran.

“Kami beranggapan bahwa hal ini merupakan penistaan manusia karena tidak ada solusi Pemkot Bekasi terhadap kami,” kata Abinoto, Rabu (10/1/2018).

Ia menjelaskan, hidup para korban penggusuran tidak saja pada ancaman kesehatan, tetapi juga penderitaan psikologi anak-anak. Bahkan, ada warga yang telah meninggal dunia akibat depresi.

“Padahal hakekat kemerdekaan itu adalah kesejahteraan serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penegakkan Hak Azazi Manusia secara universal harus bersumber pada nilai kemanusiaan yang terakandung dalam diri setiap manusia, termasuk birokrasi Pemerintahan Republik Indonesia,” katanya.

Mirisnya lagi, sambung Abinoto, pada Senin (8/1/2018). Posko tempat perlindungan korban penggusuran telah diteror yang mengatasnamakan warga RW 017 Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan.

“Mereka mengancam akan merobohkan posko yang kami bangun atas swadaya kami sendiri. Kami sangat menyesalkan provokasi yang dilakukan oleh Wali Kota Bekasi (Rahmat Effendi) agar sesama rakyat benturan demi mempertahankan kesombongan penguasa. Adu domba semacam ini adalah gaya politik orde baru,” tuturnya.

Abinoto menyebut kalau apa yang telah dilakukan oleh Pemkot Bekasi sudah sangat menabrak makna pancasila dan UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2 tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

“Dan Pasal 33 Ayat 3 yang menyebutkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tandasnya. (kub/gob)



loading...

Feeds