Acuhkan Penyegelan Pemerintah, PT Millenium Laundry Dilaporkan ke Polisi

Pabrik PT Millenium Laundry. (Foto: Ist)

Pabrik PT Millenium Laundry. (Foto: Ist)

DINAS Lingkungan Hidup Kota Bekasi, melaporkan PT Millenium Laundry ke Polres Metropolitan Bekasi Kota pada Senin (8/1/2018) lalu. Alasannya perusahaan yang bergerak di bidang jasa pencucian jeans ini tetap beroperasi, meski sudah disegel pemerintah karena terbukti mencemarkan lingkungan.

“Tanggal 20 Juli 2017 lalu sudah disegel, tapi rupanya beberapa hari lalu masih beroperasi. Jadi kita laporkan ke penegak hukum,” kata Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Sugiono, Rabu (10/1/2018).

Pada Selasa (9/1/2018) pagi, belasan warga Perumahan Bumi Mutiara, Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, yang tinggal berseberangan dengan pabrik mendatangi perusahaan setempat.

Kedatangan mereka yang difasilitasi Polsek Bantargebang dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi ini meminta agar perusahaan menghentikan produksinya.

Warga kesal karena mereka terkena tiga jenis polusi yang dihasilkan pabrik. Pertama polusi udara dari sistem pengeringan bahan jeans yang menggunakan bahan baku batu bara. Kedua, polusi suara bising dan ketiga polusi air limbah yang dibuang ke Kali Bekasi namun tidak sesuai dengan baku mutu air.

“Warga juga sudah melapor ke kami dan mempertanyakan soal produktivitas pabrik. Padahal sudah disegel tapi mereka masih beroperasi,” ujar Sugiono.

Menurut dia, pemerintah menyegel perusahaan yang terletak di Jalan Pangkalan III, Cikiwul, Bantargebang, ini berdasarkan fakta di lapangan. Selain mencemarkan lingkungan, mereka juga tidak memiliki izin operasional dan posisinya menyalahi garis sempadan sugai (GSS).

“Penyegelan sudah sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebelum disegel, mereka sudah kita peringatkan beberapa kali,” jelasnya.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kustantinah Puji Wahyuni menambahkan, laporan yang dilayangkan dinasnya itu bersifat pemberitahuan. Pada Senin (8/1/2018) lalu, pihaknya berkirim surat pemberitahuan ke Polres Metropolitan Bekasi Kota ihwal pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pabrik tersebut.

“Kita koordinasi dengan polres untuk mempercepat penanganan, apalagi kasus ini sebetulnya bisa ke ranah pidana bila memenuhi unsur,” kata Kustantinah.

Menurut dia, pemerintah bisa saja melepas segel instalasi pengolahan air limbah (IPAL) milik perusahaan tersebut, asalkan mereka harus memenuhi rekomendasi Dinas LH Kota Bekasi.

Di antaranya adalah, memperbaiki sistem IPAL serta mengurus administrasi izin mendirikan bangunan (IMB) sesuai prosedur yang berlaku. Dengan demikian, secara administratif perusahaan tersebut memenuhi aturan baku pengelolaan limbah yang ada.

Pada aliran Kali Bekasi, pemerintah melihat adanya perubahan warna dari coklat hingga biru kehijauan. Bahkan dari hasil uji laboratorium menyatakan, Kali Bekasi saat itu tercemar oleh zat Chemical Oxigen Demand (COD) dan Chromic atau logam berat yang terlarut dalam air. Dua zat tersebut bersifat racun dan bersifat karsinogen.

Sementara itu, Penanggung jawab PT Millenium Laundry, Muhidin, tidak menampik bahwa pihaknya telah menyalahi aturan, dengan tetap beroperasi meski telah disegel pemerintah. Dia berjanji, pihaknya bakal memperbaiki segala administrasi dan sistem IPAL, sehingga bisa memenuhi persyaratan dari pemerintah.

“Beberapa fasilitas yang tengah diperbaiki di antaranya adalah perbaikan boiler atau ketel uap, IPAL dan alat pencucian yang dinilai tidak sesuai,” kata Muhidin.

Muhidin mengaku, masih beroperasi karena memiliki tanggungan terhadap 40 karyawan setempat. Apalagi perusahaannya sempat merugi sekitar Rp 30 juta per bulan sejak disegel pemerintah.

Sementara nilai investasi yang ditanam pabriknya mencapai Rp 600 juta. “Intinya kami berniat memperbaiki kekurangan, sehingga bila nanti pengelolaan limbah dan kekurangan lainnya sudah dipenuhi, kami akan undang pemda dan juga warga untuk klarifikasi,” tandasnya. (kub/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …