Mochtar Mohamad Gagal Maju di Pilkada 2018

Mochtar Mohamad usai melakukan pendaftaran sebagai bakal calon wali kota Bekasi di DPC PDIP Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Kecamatan Bekasi Timur, Kamis (1/6/2017). Foto: Mochamad Yacub Ardiansyah

Mochtar Mohamad usai melakukan pendaftaran sebagai bakal calon wali kota Bekasi di DPC PDIP Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Kecamatan Bekasi Timur, Kamis (1/6/2017). Foto: Mochamad Yacub Ardiansyah

MANTAN Wali Kota Bekasi periode 2008-2013 Mochtar Mohamad gagal maju di Pilkada Kota Bekasi melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Padahal, sebelumnya DPC PDIP Kota Bekasi telah mengusung bulat Mochtar Mohamad sebagai calon tunggal ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

DPC PDIP juga telah membentuk dua opsi untuk ikut meramikan pesta demokrasi lima tahunan ini. Opsi pertama adalah mengusung Mochtar Mohamad-Tumai, Ketua DPRD Kota Bekasi, dan opsi ketua adalah mengusung Ketua DPC PDIP Kota Bekasi Anim Imammudin-Tumai dengan Mochtar Mohamad sebagai panglima perang.

“Kemarin DPC, PAC, Ranting sudah diundang oleh DPP, dan menjelaskan bahwa M2 (Mochtar Muhammad) akan mendapatkan tugas lain dari partai,” kata Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPC PDI Perjuangan, Kota Bekasi, Henu Sunarko, Selasa (9/1/2018).

Keputusan itu termasuk memutuskan terkait kabar merapatnya seorang birokrat yaitu Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Kota Bekasi, Tri Adhianto, serta berkoalisi dengan Partai Golkar yang mengusung petahana, Rahmat Effendi.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPC PDIP Kota Bekasi, Nicodemus Godjang, membantah jika rekom PDIP telah diberikan kepada Tri Adhianto.

“Rekom itu masih belum final,” kata Nico.

Kabar teranyar, DPC PDIP Kota Bekasi bakal mengusung dari internal partai. Ia adalah Lilik Hariyoso, anggota Fraksi PDIP Kota Bekasi. Lilik dikabarkan akan bersanding dengan presenter Televisi swasta, Muhammad Farhan.

“Keputusan masih ada di Ketum PDIP (Megawati Soekarno Putri),” tandasnya. (kub/gob)



loading...

Feeds

Serikat Pekerja Tolak Penghapusan UMSK

Serikat Pekerja Tolak Penghapusan UMSK

PERWAKILAN Serikat buruh dalam Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi menolak penghapusan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK). Mereka meminta supaya pembahasan UMSK …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memperingatkan aktivitas belanja online merupakan transaksi yang rawan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Dalam catatan YLKI, …
Gaji Pesapon Kota Bekasi Jadi Rp3,1 Juta

Gaji Pesapon Kota Bekasi Jadi Rp3,1 Juta

SEBANYAK 1600 pesapon Kota Bekasi menyambut gembira dengan kenaikan gaji mereka pada tahun ini. Betapa tidak, gaji pesapon yang semula …