40 Pengerjaan Proyek di Kabupaten Bekasi Dihentikan

Seorang warga melintasi bangunan Sekolah Dasar Negeri 09 Mekarsari yang belum selesai pembangunannya di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Pembangunan sekolah ini terpaksa dihentikan karena kontraknya sudah habis. Foto: Radar Bekasi

Seorang warga melintasi bangunan Sekolah Dasar Negeri 09 Mekarsari yang belum selesai pembangunannya di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Pembangunan sekolah ini terpaksa dihentikan karena kontraknya sudah habis. Foto: Radar Bekasi

SEKITAR 40 proyek pembangunan gedung dan jalan di Kabupaten Bekasi terpaksa dihentikan. Hal itu dikarenakan tidak mencukupinya waktu pengerjaan, sehingga membuat proyek tersebut tidak dilanjutkan.

Sayangnya, kebanyakan proyek yang dihentikan di tengah jalan itu merupakan pembangunan sekolah dengan anggaran mencapai Rp37 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi, Jamaludin mengatakan, proyek dihentikan karena telah memasuki batas akhir tahun anggaran. Penghentian dilakukan per tanggal 27 Desember 2017.

“Memang sudah kami lihat dan dihitung, pembangunan tidak maksimal. Ada beberapa bangunan yang belum selesai, dan kami putus kontrak. Ada sekitar 40 bangunan, terutama sekolah,” terang Jamal.

Dia menjelaskan, penghentian proyek pembangunan tersebut merupakan imbas dari terlambatnya proses lelang. Meski demikian, kata Jamal, waktu yang sempit sebenarnya telah disampaikan kepada pemborong sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi. Hanya saja, syarat tersebut tidak bisa dipenuhi, sehingga pembangunan disetop dan kontrak dihentikan.

“Total anggarannya Rp37 miliar, tapi kami harus tegas. Maka dari itu, mereka tidak boleh lagi bekerja, kalau masih kerja, kami tidak akan bayar. Jika mereka tetap mengerjakan, itu terserah, tapi tidak akan dibayar,” tegasnya.

Lanjut Jamal, meski dihentikan, ke 40 proyek tersebut kembali dianggarkan pada 2018. Namun dia memastikan, pengerjaan lanjutan bakal dilakukan oleh pemborong lainnya dengan sistem lelang.

“Pengerjaan proyek dihentikan, kemudian kami opname, lalu sisa pengerjaannya dianggarkan lagi di 2018. Sedangkan pemborong yang kami putus kontraknya, akan diberi surat terguran hingga sanksi black list. Artinya, hingga tiga tahun ke depan, mereka tidak boleh mengikuti lelang,” tuturnya.

Ditambahkan Jamal, tidak hanya di Dinas PUPR, penghentian proyek pun terjadi di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi.

Diakui Jamal, ada beberapa proyek yang tidak bisa dikerjakan karena keterbatasan waktu. Salah satunya proyek jalan lingkungan yang melintasi pemukiman warga.

Dari 1.297 proyek jalan lingkungan, baru sekitar 700 yang dikerjakan. Berbeda dengan gedung, jika tidak dikerjakan, maka proyek jalan lingkungan tidak lagi dianggarkan di Tahun 2018.

“Memang baru sekitar 600-700 jalan lingkungan yang selesai dikerjakan, kalau dipersentasekan, berarti ada sekitar 70 persen sudah terserap. Sisanya tidak keburu waktunya, jadi ya sudah seadanya, beda dengan gedung,” ucapnya.

Menurut Jamal, banyaknya proyek yang tidak terlaksana lantaran terbatasnya waktu pengerjaan. Biaya pengerjaan jalan lingkungan pun berasal dari APBD Perubahan 2017 yang baru diketuk beberapa waktu lalu.

“Perlu dicatat, yang tidak selesai itu yang dibiayai APBD Perubahan. Dan anggaran peralihan yang tidak diserap dari SKPD lain, kemudian dialihkan ke Dinas Pemukiman. Meski begitu, kami tetap optimis jika dihitung persentase serapan anggaran, hingga akhir tahun ini 80 persen anggaran bisa terserap,” pungkasnya.(dho/pj/gob)



loading...

Feeds