Ternyata Ini Alasan THM di Kabupaten Bekasi Belum Bisa Ditutup

Sejumlah pelayan dan tamu sebuah THM di Kabupaten Bekasi, menutupi wajah saat Satpol PP melakukan sidak, Rabu (13/9) dini hari. Foto:Ariesant/Radar Bekasi

Sejumlah pelayan dan tamu sebuah THM di Kabupaten Bekasi, menutupi wajah saat Satpol PP melakukan sidak, Rabu (13/9) dini hari. Foto:Ariesant/Radar Bekasi

SATUAN Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi belum dapat menutup tempat hiburan malam (THM) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 47.

Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi Sahat MBJ Nahor, mengatakan, pemerintah daerah memiliki semangat untuk segera menutup THM, namun pihaknya mengaku harus memiliki dasar yang jelas.

“Ketika kita mau tertibkan, selaku penegakan Perda, enggak bisa sembarang, dasar kita harus jelas. Ada tahapan yang harus dilalui seperti di Pasal 65,” jelas Sahat beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan 5 tahapan penutupan THM yang tertuang pada Pasal 65 Perda 3 Tahun 2016. Pertama, teguran. Kedua, pembatasan usaha. Ketiga, penghentian sementara. Keempat, pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Kelima, penutupan permanen.

“Pasal 65 di sanksi administratif, kita selaku penegak Perda tidak bisa menutup. Bagaimana pun juga kita juga harus berkoordinasi dengan Polres Metro Bekasi, Kodim 0509 dan juga instansi terkait lainnya. Jangan sampai kita penegak Perda malah kita langgar aturan,” ucapnya.

Menurutnya, pada Pasal 67 yang berbicara soal sanksi hukum tidak mencantumkan Pasal 47, sementara pada Pasal 65 tercantum Pasal 47.

“Sebenarnya kalau kita mau jujur, kita baru tahap pertama, pembatasan usaha belum. Timbul juga intepretasi yang berbeda. Siapa batasi usaha? Mestinya muncul di situ (Perda, Red) yang melakukan pembatasan usaha itu ini (instansi). Celah debatnya masih muncul,” kata mantan kepala BPBD Kabupaten Bekasi itu.

Sahat melanjutkan, ranah Satpol PP terbatas kalau terbukti suatu tempat usaha melangar aturan akan segera ditutup. Tetapi peran pembatasan usaha, pencabutan TDUP bukan pada ranahnya.

“Bukan pembatasan usaha, pencabutan TDUP. Kalau THM tidak ada TDUP, apa yang dicabut? Kalau tidak ada apa bisa langsung ditutup?” imbuhnya.

Ia menargetkan pada 2017 akan masuk pada tahap pertama dalam penertiban THM di Kabupaten Bekasi. (dam/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …