Hari Ini, Pemkot Bekasi Resmi Operasionalkan Trans Patriot

Pemerintah Kota Bekasi meresmikan secara langsung pengoperasionalan Trans Patriot, Senin (18/12/2017). Foto: Mochamad Yacub Ardiansyah/Gobekasi

Pemerintah Kota Bekasi meresmikan secara langsung pengoperasionalan Trans Patriot, Senin (18/12/2017). Foto: Mochamad Yacub Ardiansyah/Gobekasi

PEMERINTAH Kota Bekasi secara resmi mengoperasionalkan Trans Patriot. Transportasi masal itu diresmikan secara langsung oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu bersama instansi samping, Senin (18/12/2017).

“Baru tiga dari sembilan Trans Patriot yang dioperasionalkan. Untuk tiga pekan kedepan, transportasi ini gratis digunakan. Awal Januari 2018 kita kenakan tarif Rp7.000 yang kita subsidi menjadi Rp3.500 per penumpang,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Yayan Yuliana.

Yayan menjelaskan, transportasi masal ini sebagai solusi angkutan umum yang nyaman, aman serta tarif terjangkau bagi warga Kota Bekasi dan sekitarnya.

Bus Trans Patriot ini beroperasional dengan bermuara ke Terminal Induk Kota Bekasi. Dua trayek tujuan yakni, Perumahan Harapan Indah-Terminal Induk Kota Bekasi dan Pondok Gede-Terminal Induk Kota Bekasi.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, menjelaskan operasional bus Trans Patriot masih membutuhkan serangkaian penyempurnaan layanan. Namun, kata dia, Trans Patriot yang diuji coba tersebut merupakan embrio lahirnya transportasi massal di Bekasi.

“Kita ingin Kota Bekasi memiliki transportasi massal layaknya Transjakarta,” katanya.

Menurutnya, proses pengadaan bus 3/4 hasil produksi PT Armada tahun 2017 itu membutuhkan waktu lama sejak akhir 2015 akibat terganjal oleh serangkaian birokrasi sistem pengadaan secara lelang eletronik.

Alhasil, lanjut dia, perasional Trans Patriot ini sempat terganjal oleh keterlambatan katalog eletronik pada proses lelangnya, padahal produsen sudah menyiapkan armada sejak jauh-jauh hari. Bahkan, pemerintah mengalokasikan anggaran total Rp11 miliar untuk membeli sembilan unit bus.

Meski sudah diuji coba, Rahmat mengaku pemerintah masih membutuhkan serangkaian penyempurnaan layanan, mulai dari pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selaku operator, penambahan fasilitas wifi, alat transaksi
nontunai, koridor khusus Transpatriot.

Bahkan, pemerintah menyiapkan aplikasi ‘tracking’ Android hingga perluasan jaringan trayek.

“BUMD rencananya baru akan terbentuk pada akhir Desember 2017, sementara ini masih menggunakan plat nomor polisi merah karena
sifatnya uji coba sampai turun plat kuning,” tegasnya.

Rahmat memproyeksikan, Trans Patriot baru akan beroperasional pada kurun waktu Januari atau Februari 2018 dengan besaran tarif bersubsidi yang dibebankan kepada penumpang senilai Rp3.500.

“DKI Jakarta saja butuh waktu selama tiga tahun untuk operasional Transjakarta,” kata dia.

Ketua Dewan Tranportasi Kota Bekasi, Harun Al Rasyid, menambahkan kehadiran Trans Patriot untuk menjawab salah satu solusi untuk mengurai kemacetan yang terjadi di Kota Bekasi.
“Kehadiran Transpatriot bisa mengurai kemacetan yang ada selama ini,” katanya.

Harun menilai, kondisi arus lalu lintas di Bekasi sudah semakin semrawut. Bahkan berdasarkan kajiannya, setiap hari pola pergerakan kendaraan pribadi ke Kawasan Summarecon Bekasi mencapai 31.000 unit. Bahkan, pada tahun 2020 nanti jumlah penduduk Kota Bekasi bakal mencapai 3 juta jiwa.

Untuk saat ini saja, jumlah penduduk Kota Bekasi mencapai 2,8 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk sebesar itu tanpa langkah strategis dari pemerintah dan pemangku kepentingan, Kota Bekasi akan semakin padat. Apalagi, proporsi penggunaan kendaraan di Jabodetabek didominasi oleh pengendara motor.

Sebanyak 75 persen warga memilih naik sepeda motor, 23 persen kendaraan pribadi dan 2 persen kendaraan umum. Masyarakat lebih memilih naik sepeda motor dan kendaraan pribadi karena ingin mendapat kenyamanan dalam transportasi. (kub/gob)



loading...

Feeds