FPTI Kabupaten Bekasi Pertanyakan Dana Hibah

Atlet panjat tebing Kabupaten Bekasi saat menjalani latihan di komplek Stadion Wibawamukti. Pengcab FPTI mengeluhkan sarpras yang tidak layak. Foto:Raiza/Radar Bekasi

Atlet panjat tebing Kabupaten Bekasi saat menjalani latihan di komplek Stadion Wibawamukti. Pengcab FPTI mengeluhkan sarpras yang tidak layak. Foto:Raiza/Radar Bekasi

FEDERASI Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Kabupaten Bekasi mempertanyakan gelontoran dana hibah dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bekasi.

Dana tersebut sejatinya bisa digunakan untuk pemenuhan kelengkapan peralatan atlet dalam mengarungi tahapan Babak Kualifikasi (BK) Pekan Olahraga Daerah (Porda) XIII.

Seperti yang dirasakan beberapa cabor, diantaranya Ikatan Sepeda Sport Indonesia (ISSI) Kabupaten Bekasi. ISSI mendapat bantuan peralatan dari Dispora Kabupaten Bekasi untuk pemenuhan dua sepeda track yang dikabarkan mencapai Rp190 juta.

Atlet Senior FPTI, Kabupaten Bekasi, Muhamad Yusuf menyatakan, FPTI termasuk penerima anggaran hibah BK, sama seperti ISSI dan Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (Porserosi).

Meski dirinya bukan pengurus, lelaki yang akrab disapa Ucup ini, mengaku mengetahui betul, bahwa dalam menghadapi Porda anggaran tersebut ada namun belum bisa dicairkan.

“Saya sempat bersama pengurus, untuk mengambil, karena uangnya sudah ada. Tapi karena tidak bisa bentuk cash, anggaran tersebut belum bisa dicairkan,” ujarnya.

Hingga pelaksanaan BK Porda saat ini, anggaran tersebut belum bisa digunakan.

“Kita sudah berupaya, namun sampai saat ini, bantuan tersebut belum ada. Padahal, kita latihan saja peralatan belum sepenuhnya komplit,” bebernya.

“Saya, sangat menyayangkan, karena anggaran sebesar itu cukup lumayan untuk menambah peralatan yang saat ini masih kurang,” pungkasnya.

(dan/pj/gob)



loading...

Feeds

Serikat Pekerja Tolak Penghapusan UMSK

Serikat Pekerja Tolak Penghapusan UMSK

PERWAKILAN Serikat buruh dalam Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi menolak penghapusan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK). Mereka meminta supaya pembahasan UMSK …