Lihet Deh… JPO di Jalan RE Martadinata Cikarang Memprihatinkan

Kondisi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) satu-satunya di Kabupaten Bekasi, yang berada di Jalan RE Martadinata Cikarang Utara ini. Foto: Radar Bekasi.

Kondisi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) satu-satunya di Kabupaten Bekasi, yang berada di Jalan RE Martadinata Cikarang Utara ini. Foto: Radar Bekasi.

KONDISI Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang berada di Jalan RE Martadinata, Cikarang Kota, Kabupaten Bekasi sudah sangat memprihatinkan.

Selain sudah mulai lapuk dan berkarat, satu persatu besi yang merupakan rangka JPO tersebut patah dimakan usia. Sehingga dikhawatirkan bisa mengancam siapa saja yang melintas di bawahnya jika sewaktu-waktu ambruk.

Salah seorang warga Desa Cikarang Kota, Nuraeni (26) meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi untuk melakukan perbaikan dan mengantisipasi timbulnya korban jiwa sewaktu-waktu JPO tersebut ambruk, seperti tragedi yang terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu.

“Apalagi sekarang kan musim hujan disertai angin kencang. Dulu juga kan ada JPO yang roboh di Jakarta. Nah yang dikhawatirkan JPO ini bakal mengalami hal yang sama,” tuturnya.

Dikatakan Nur, banyak warga yang setiap hari melakukan aktivitas di sekitar JPO yang sudah usang tersebut. Mulai dari pengendara bermotor, pejalan kaki, hingga pedagang.

“Orang yang lewat kan banyak, pedagang, pejalan kaki, pengendara baik mobil pribadi, angkutan umum atau pun sepeda motor. Ini yang harus diantisipasi,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi, Suhup menerangkan, terkait dengan JPO tersebut pihaknya telah mengusulkan agar dihapua sebagai aset Pemkab Bekasi.

“JPO itu kan aset Pemkab Bekasi, karena sudah ada serah terimanya dari pihak Sentra Grosir Cikarang (SGC) beberapa tahun lalu. Maka sekarang, kami usulkan agar JPO yang jadi aset itu dihapus. Apakah nantinya dibongkar, dihibahkan atau dilelang, tergantung isi keputusan dari bupati. Yang pasti kami sudah usulkan untuk dihapuskan,” terang Suhup.

Menurut Suhup, selain karena kondisinya sudah rusak parah dan tidak laik lagi digunakan, JPO tersebut juga membahayakan baik bagi pengguna jalan ataupun orang-orang yang ada di sekitar.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Uryan Riana mengungkapkan, keberadaan JPO tersebut seharusnya di sekitar perempatan SGC, karena merupakan jalur lalu lintas yang selalu padat kendaraan setiap harinya.

“Memang JPO itu dibuat oleh pihak swasta (SGC), dan hingga kini belum diserahkan ke Pemkab Bekasi. Seharusnya JPO tersebut diserahkan ke Pemkab Bekasi, dalam hal ini Dishub, supaya mereka yang mengurus dan merawatnya,” kata Uryan.

Lanjut dia, untuk meminimalisir kemacetan, di Kabupaten Bekasi perlu ditambah JPO. Oleh karena itu, Uryan meminta Dishub melakukan kajian bersama, titik-titik mana saja yang perlu dibuat JPO, dan untuk pendanaannya bisa dilakukan bersama pihak swasta.

“Kalau perlu dari dana Corporate Social Responcilbity (CSR), nanti kami buat kajiannya. Silakan saja, nanti kompensasinya bagi pihak swasta menjadi media bagi mereka (promosi). Yang jelas JPO ini memang dibutuhkan terangnya.

Uryan menjelaskan, untuk meminimalisir kemacetan itu tidak hanya dengan mengatur lalu lintas serta menyediakan putaran jalan yang sewaktu-waktu bisa ditutup ketika kendaraan sepi, dan dibuka saat terjadi kemacetan.

“Cara mengurai kemacetan itu bukan hanya mengatur lalin saja. Tapi juga memang JPO bisa menjadi solusinya. Sebab jalan nasional itu seharusnya tidak boleh ada hambatan seperti dari pejalan kaki,” terang Uryan.

Hal senada juga disampaikan Sekertaris Organisasi Angkutan Daerah (Organda) Kabupaten Bekasi, Yaya Ropandi. Pihaknya meminta supaya dibangun JPO di titik kemacetan untuk meminimalisir terjadinya kecelekaan.

JPO sedianya bisa dibuat oleh Pemkab Bekasi dan bisa menjadi program yang harus dilaksanakan.

“Kalau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) minim, Pemkab Bekasi juga bisa menggandeng pihak swasta untuk membangun JPO sebagai media promosi. Sementara bagi pemerintah, menyediakan fasilitas buat masyarakat untuk penyeberangan,” tandas Yaya. (dho/pj/gob)



loading...

Feeds

Serikat Pekerja Tolak Penghapusan UMSK

Serikat Pekerja Tolak Penghapusan UMSK

PERWAKILAN Serikat buruh dalam Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi menolak penghapusan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK). Mereka meminta supaya pembahasan UMSK …