ASN Kabupaten Bekasi Dilarang Cuti karena…

(Ilustrasi) ASN Kabupaten Bekasi kembali ke kantornya masing-masing setelah apel pagi, Senin (10/4). Jual beli jabatan di kalangan ASN kini menjadi rahasia umum. (Raiza/Radar Bekasi)

(Ilustrasi) ASN Kabupaten Bekasi kembali ke kantornya masing-masing setelah apel pagi, Senin (10/4). Jual beli jabatan di kalangan ASN kini menjadi rahasia umum. (Raiza/Radar Bekasi)

DALAM rangka memaksimalkan penyerapan di Kabupaten Bekasi, Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi, Uju, akan memberikan ultimatum kepada para pemangku jabatan agar tidak bepergian atau mengambil cuti liburan.

Menurut Uju, hal itu dilakukan demi memaksimalkan penyerapan anggaran yang masih sekitar 56 persen.

”Kami sudah lakukan rapat koordinasi dengan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memaksimalkan penyerapan anggaran,” kata Uju kepada Radar Bekasi (Group Gobekasi).

Pihaknya menargetkan, dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 sebesar Rp5,8 triliun, dengan kondisi saat ini penyerapan anggaran bisa tercapai sekitar 80 persen. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas kerja bagi para OPD yang terendah atau kurang maksimal, bakal diberikan sanksi kinerja secara administrasi.

”Tahun ini memang menjadi tantangan tersendiri untuk memaksimal penyerapan anggaran, sebab waktunya tinggal menghitung hari. Oleh sebab itu, kami akan membuat surat edaran kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Bekasi, agar tidak diberikan cuti kecuali sakit dan cuti hamil,” terang Uju.

Sedangkan Kepala Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bekasi, Juhandi, mengakui hingga saat ini penyerapan anggaran masih tergolong rendah.

Ia menjelaskan, adapun dinas penyerapan anggarannya rendah, diantarannya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), dari Pagu anggaran sekitar Rp660 miliar, yang terserap baru 34 persen. Kedua Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dari Pagu anggaran Rp774 miliar, baru terserap 44 persen. Ketiga RSUD, dari total Pagu anggaran Rp157 miliar, baru terserap 48 persen. Ke empat Dinas Kesehatan, dari Pagu anggaran Rp487 miliar, baru terserap 49 persen.

”Kalau dilihat secara administrasi, sekitar 75 persen penyerapan anggarannya itu sudah pasti. Namun apabila ingin mencapai sekitar 80 persen, perlu kerja keras dari seluruh OPD untuk memaksimalkan penyerapan anggaran,” imbuh Juhandi. (and/pj/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …