Pemkot Bekasi Tentukan 2 Titik Sebagai Kampus Negeri

LEWATI KAMPUS : Warga sedang melintas di depan Kampus Universitas Islam 45 Bekasi Bekasi Timur Kota Bekasi, yang tak kunjung menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Kota Bekasi. Foto: Dok/Radar Bekasi

LEWATI KAMPUS : Warga sedang melintas di depan Kampus Universitas Islam 45 Bekasi Bekasi Timur Kota Bekasi, yang tak kunjung menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Kota Bekasi. Foto: Dok/Radar Bekasi

PEMERINTAH Kota Bekasi sedang menentukan dua lokasi untuk dibangun Universitas Negeri Bekasi (UNB).

Soalnya, pemerintah daerah dengan Yayasan Universitas Islam “45” Bekasi, belum menemukan titik temu soal rencana pengakuisisian kampus tersebut.

Asisten Daerah III Kota Bekasi, Dadang Hidayat, mengatakan dua lokasi yang dimaksud di daerah Mustikajaya dan Jatisampurna.

Di Mustikajaya, Kota Bekasi akan bernegosiasi dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk membeli lahan seluas 170 hektar milik mereka.

Awalnya, lahan tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan kampus ITB, namun belakangan urung dilakukan.

Sedangkan di daerah Jati Sampurna, pemilik telah menawarkan lahan seluas 31 hektar ke pemerintah daerah.

“Pemilik lahan di Jatisampurna mematok harga jual tanah sesuai dengan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku,” kata Dadang, Selasa (12/12/2017).

Dadang menjelaskan, sebetulnya pemerintah masih ingin mengakuisisi Unisma untuk ditingkatkan menjadi universitas negeri.

Meski nantinya dua lokasi yang telah dipetakan salah satunya sudah dibeli pemerintah, Unisma diharapkan bisa menjadi gedung rektorat dan gedung utama Universitas Negeri Bekasi (UNB).

“Kami masih berusaha merundingkan dengan pihak yayasan, sampai menemukan titik temu,” ujarnya.

Menurut dia, dalam pembentukan universitas negeri, pemerintah harus menyiapkan lahan minimal 30 hektar.

Pemerintah, kata dia, melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) harus segera menyiapkan Detail Engineering Design (DED) pembangunan kawasan UNB.

Sebab syarat pendiriannya, universitas negeri memiliki minimal 10 fakultas.

“Sejauh ini belum ada keputusan yang matang, kali akan ambil pilihan yang lebih efisien,” katanya.

Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi, Eka Hidayat, mengatakan pemerintah memilih Unisma karena usia kampus tersebut paling tua di Bekasi, yaitu sejak tahun 1982.

Keberadaan Unisma juga dianggap mendorong pendidikan masyarakat Bekasi, sehingga kampus itu memiliki historis dan kedekatan dengan warga setempat.

“Pengubahan status kampus bukan permintaan kami, tapi keinginan kampus swasta yang mau diakuisisi pemerintah,” ujar Eka.

Eka menjelaskan, pemerintah telah mengajukan beberapa persyaratan kepada kampus yang ingin diakuisisi.

Syaratnya, luas kampus minimal 30 hektar, memiliki minimal 10 program studi dan memiliki enam tenaga pengajar berpendidikan S2 di setiap bidang studi.

Untuk Unisma, kata Eka, hanya memiliki luas 18 hektar, karena itu kemungkinan besar akan ada pembebasan lahan warga di sekitar kampus.

“Kalau Unisma jadi kampus negeri, kemungkinan kami bakal membebaskan lahan warga di sana seluas 12 hektar,” ucapnya.

Menurutnya, keberadaan kampus negeri di Kota Bekasi merupakan hal yang mendesak. Dia meyakini, keberadaan kampus negeri bisa mendongkrak indeks pendidikan.

Sebab selama ini, indeks pendidikan di Kota Patriot tidak sesuai harapan.

Berdasarkan catatan yang dia punya, indeks pendidikan di Kota Bekasi pada tahun 2013 mencapai 89,80 persen, sementara target yang dipasang pemerintah adalah 90,34 persen.

Meski keberadaan kampus negeri sangat mendesak, namun pemerintah enggan merintis kampus dari awal.

Alasannya, membangun sistem di lembaga pendidikan tinggi dinilai sulit, sehingga pemerintah lebih memilih mengakuisisi kampus swasta menjadi negeri.

“Membangun fisik (gedung) itu mudah, tapi membangun sistem itu cukup sulit,” ujar Eka.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menambahkan, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan kampus negeri ini di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023.
Meski demikian, Rahmat tidak memungkiri, dalam waktu lima tahun kepemimpinannya, Kota Bekasi memang belum bisa memiliki universitas negeri.

Namun pemerintah setempat sudah memasukan rencana itu dalam pembangunan daerah lima tahun mendatang.

“Memang belum ada tapi sudah dalam proses negosiasi dengan pihak Unisma, belum ada titik temu memang tapi ini sudah kemajuan,” tandasnya. (kub/gob)



loading...

Feeds

Serikat Pekerja Tolak Penghapusan UMSK

Serikat Pekerja Tolak Penghapusan UMSK

PERWAKILAN Serikat buruh dalam Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi menolak penghapusan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK). Mereka meminta supaya pembahasan UMSK …