DPRD Minta Pemkot Percepat Layanan Perizinan Daring

(Ilustrasi) Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi sedang melayani warga pasca tertangkapnya salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Selasa (19/9). Foto: Radar Bekasi

(Ilustrasi) Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi sedang melayani warga pasca tertangkapnya salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Selasa (19/9). Foto: Radar Bekasi

KOMISI I DPRD Kota Bekasi meminta supaya Pemkot Bekasi mempercepat layanan perizinan di Kota Bekasi agar terintegrasi dengan sistem dalam jaringan (daring). Karena, layanan secara daring itu sesuai dengan intruksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Sarni Sihombing, menyatakan baik masyarakat maupun pemerintah sama–sama ingin layanan perizinan yang cepat.

“Mungkin bisa jadi di sistem yang belum terkoneksi, nah itu yang perlu kita perhatikan juga,” kata dia, Kamis (7/12/2017).

Terkait dengan itu, kata dia, pihaknya pun perlu untuk mengundang Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bekasi.

Sehingga, dapat mengetahui produk izin apa saja yang dikeluarkan karena ada beberapa OPD yang dipisah beberapa waktu lalu dalam paripurna.

Lebih lanjut, terkait dengan pengawasan yang dilakukan Komisi I DPRD Kota Bekasi, pihaknya kerap mendapatkan informasi dari masyarakat.
“Kita yang sering kita evaluasi ketika ada keluhan masyarakat kok lama sih mengurus ini. Apa sih (penyebabnya)?. Contohnya misalkan ada pungli (pungutan liar)–nya, kalau menurut SOP (Standar Operasional Prosedur) selesai satu minggu ternyata sampai berbulan–bulan, itu yang biasa kita koreksi kan,” paparnya.

“Tapi kalau dari sistematis, kita juga harus memahami di mereka, keterbatasan daripada IT di instansi tersebut, SKPD tersebut. Mereka juga pasti mau dong cepat, ketika input disini, disana sudah langsung ada datanya,” tambahnya.

Kendati demikian, ia menyatakan tidak ada laporan terkait dengan pungutan liar sepanjang tahun 2017 ini.

“Kalau dalam setahun ini komisi I itu saya komisi I kita tidak mendengar pungli ya. Cuma hanya proses lama aja tidak sesuai dengan SOP, itu memang banyak. Kalau yang punglinya saya belum inilah,” ungkapnya.

Namun, ia menilai pemberian imbalan untuk petugas yang mengurus izin di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) jika telah membantu proses mengurus izin dengan cepat sebagai hal yang wajar. Asalkan, kata dia, jumlah yang diberikan masih berada pada batasan yang wajar.

“Kadang–kadang kita kan masyarakat maunya cepat, ucapan terimakasih sih sah – sah saja, misalkan dikasih, kalau menurut saya sih begitu ya, asal masih terbatas lah, tidak dipatok sekian juta gitu enggak,” ujarnya.

“Tapi kalau kita nih, kamu sudah ditolongin, terus kamu kasih buat rokok, kalau saya sih enggak masalah lah, sah–sah saja kalau begitu, kalau buat saya ya, itu bukan diminta dari si OPD–nya kan, Kalau begitu–begitu, enggak usah diinilah, kalau saya enggak diributkan,” tambahnya. (adv/kub/gob)



loading...

Feeds

Ilustrasi vaksin. (Foto: vaccineressitancemovement)

3 Tahap Vaksinasi Difteri

ADA beberapa tahapan agar anak-anak terhindar dari penyakit Difteri yang saat ini masuk dalam Kejadian Luar Biasa (KLB) di Jawa …