Warga Kampung Jati Perjuangkan Legalitas Tanah

Personel Satpol PP mendata warga Kampung Jati, Kelurahan Jatimulya, Tambun Selatan, Rabu (6/12/2017). (Foto: Andi Saddam/GoBekasi)

Personel Satpol PP mendata warga Kampung Jati, Kelurahan Jatimulya, Tambun Selatan, Rabu (6/12/2017). (Foto: Andi Saddam/GoBekasi)

SATPOL PP Kabupaten Bekasi mendata warga yang ada di bantaran Kalimalang, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Rabu (6/12/2017) pagi.

Dibagi menjadi 12 tim, personel Satpol PP mendata warga satu per satu. Pendataan dilaksanakan mulai pukul 10.00 hingga sekira pukul 13.00. Menurut informasi di lahan seluas 6 hektar yang diklaim PT Adhi Karya terdapat 400 kepala keluarga.

Ketua Forum Komunikasi Kampung Jati Terbit (FKKJT) Sondi Irwandi Silalahi, menjelaskan, warga menyambut baik selama pihak Satpol PP hanua melakukan pendataan.

“Kami menyikapi positif dengan catatan Satpol PP mengatakan hanya pendataan. Di luar itu kami gak terima, karena apa? Karena warga lagi proses peningkatan status tanah. Jangan ada yang pelintir proses hari ini, baik dari pemerintahan atau manapun,” jelasnya.

Menurut Sondi, permukiman warga di bantaran Kalimalang ada seluas 12 hektare dengan 1.000 KK. Mereka telah menghuni tempat tersebut selama 30 tahunan.

“Menurut BPN, status tanah ini status quo. Jadi tidak ada yang mempunyai legilalitas kepemilikan di sini. Ada stempel BPN, lengkap dengan suratnya yang mengatakan status quo waktu kita aksi ke BPN 16 Oktober lalu,” kata Sondi.

Pihak warga, lanjut Sondi, belum melakukan upaya hukum karena dirasa bukan waktunya.

“Belum ada juga yang perlu kami laporkan dan bawa ke ranah hukum,” imbuhnya.

Ia mengaku pihak PT Adhi Karya yang mengklaim kepemilikan lahan tersebut belum melakukan komunikasi kepada warga.

“Gak ada komunikasi. Kalau dia punya bukti secara.hukum ngapain takut. BPN sempat keseleo juga, tanpa lakukan klarifikasi dan pembuktian pernah mengeluarkan surar bahwa ini tanah PT Adhi Karya,” katanya.

“Berdasarkan PP Nomor 3 Tahun 1997. PP itu bukan di sini, tapi di Desa Setiadarma. Itu (BPN), sempat kita ancam akan laporkan ke Mabes Polri,” sambungnya.

Warga mengaku akan menggelar lagi aksi ke BPN oekan depan untuk mempertanyakan proses peningkatan tanah mereka.

“Jelas kita ingin dapatkan legalitas tanah ini. Kita pemilik sah. Kita udah mulai Juli (mengajukan ke BPN), Oktober kita kejar. Minggu depan kita menanyakan ke sana,” ucapnya. (dam/gob)



loading...

Feeds

Ilustrasi vaksin. (Foto: vaccineressitancemovement)

3 Tahap Vaksinasi Difteri

ADA beberapa tahapan agar anak-anak terhindar dari penyakit Difteri yang saat ini masuk dalam Kejadian Luar Biasa (KLB) di Jawa …