Pemkot Bekasi Desak Pengusaha Daftarkan Karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan

BURUH PABRIK : Buruh dari salah satu perusahaan di Kabupaten Bekasi sedang menunggu bus karyawan. Penyerapan tenaga kerja pada tiga bulan pertama di tahun ini belum memuaskan.ILUSTRASI/DOKUMENTASI/RADAR BEKASI

BURUH PABRIK : Buruh dari salah satu perusahaan di Kabupaten Bekasi sedang menunggu bus karyawan. Penyerapan tenaga kerja pada tiga bulan pertama di tahun ini belum memuaskan.ILUSTRASI/DOKUMENTASI/RADAR BEKASI

PEMERINTAH Kota Bekasi mendesak kepada seluruh pengusaha di wilayahnya agar mendaftarkan para karyawannya menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Soalnya, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPST) Kota Bekasi, menemukan sekitar 21.000 pekerja di Kota Bekasi belum terlindungi asuransi kecelakaan kerja.

“Akibatnya, mereka tidak memiliki kepastian tentang penanggung jawab bila terjadi kecelakaan kerja. Karenanya kami minta perusahaan mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” kata Kepala Bidang Penanaman Modal DPMPST Kota Bekasi, Edison Effendi, Rabu (6/12/2017).

Lantaran itu, tidak menutup kemungkinan mereka harus merogoh uangnya sendiri untuk membiaya pengobatan.

Ia menjelaskan, jika perusahan ingin masukan karyawannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan harus melampirkan dokumen perpanjangan izin atau lampiran izin baru. Jika tidak, mereka tidak akan memperoleh izin dan keberadaan perusahaan itu ilegal.

“Mereka (perusahaan) tidak bisa memanipulasi data, kalau berkas itu tidak dilampirkan maka berkas tidak akan diproses,” jelas Edison.

Menurutnya, implementasi aturan ini telah dimulai sejak awal Desember 2017 ini. Hal ini tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Bekasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, pada Rabu (6/12/2017).

“Pemerintah ingin karyawan mendapat perlindungan dan jaminan di tempat kerjanya bila terjadi kecelakaan,” tandasnya. (kub/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …