Dewan Bakal Ketat Awasi Penggunaan APBD 2018 Kabupaten Bekasi

Ilustrasi APBD

Ilustrasi APBD

DPRD Kabupaten Bekasi mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), jangan lagi ada anggaran yang mubazir karena buruknya perencanaan.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar. Sebab kata dia, pihaknya akan mengawasi secara ketat penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018.

“Maka sejak dari perencanaan, kami sudah ingatkan dan cermati betul. Jangan sampai ada kegiatan yang diajukan anggarannya, tapi justru hingga akhir tahun tidak dikerjakan. Persoalannya, ini uang rakyat, dan harus benar-benar dipertanggung jawabkan,” terangnya.

Sorotan ini dilakukan setelah banyaknya program pemerintah yang tidak terealisasi pada APBD 2017, terutama di sektor infrastruktur. Padahal, infrastruktur merupakan salah satu sektor yang mendapat porsi anggaran terbesar, yaitu mencapai Rp2 triliun. Tapi besarnya anggaran, justru tidak dibarengi dengan pekerjaan secara maksimal.

Berdasarkan hasil pembahasan APBD Perubahan 2017 lalu, Badan Anggaran (Banggar) menyoret sedikitnya Rp200 miliar anggaran infrastruktur karena tidak terserap. Anggaran tersebut akhirnya dialihkan ke sektor lain. Berkaca dari banyaknya program yang tidak terlaksana, pihaknya memastikan APBD 2018 diperketat.

“Terutama dari perencanaannya harus matang, agar program itu bisa terealisasi,” ucap Sunandar.

Lanjutnya, setelah melalui paripurna, APBD 2018 mulai dibahas Banggar bersama Pemkab Bekasi. Beberapa waktu lalu, dua sektor telah dibahas. Pertama, sektor pendapatan dengan memanggil sejumlah dinas penghasil, seperti Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Kedua, sektor infrastruktur bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.

Selain perencanaan, sorotan pun dilakukan karena terdapat defisit dengan jumlah besar dalam RAPBD yang diajukan. Seperti diketahui, berdasarkan Nota Bupati, Pemkab Bekasi mengajukan RAPBD 2018 sebesar Rp5,7 triliun lebih. Namun, jumlah tersebut justru tidak sesuai dengan pendapatan yang ditargetkan. Pada pendapatan, Pemkab Bekasi hanya menargetkan Rp4,9 triliun, sehingga terdapat defisit hingga Rp750 miliar.

Menurut Sunandar, defisit itu dapat ditutupi dari sisa lebih anggaran 2017. Namun demikian, lanjut Sunandar, dinas penghasil harus dapat menggenjot sektor pendapatan. Agar tidak terjadi persoalan, dinas penghasil harus bisa memenuhi pendapatan minimal 80 persen sebelum triwulan ke empat.

“Ini sudah disampaikan ke dinas terkait, karena targetnya telah ada, makanya harus dioptimalkan, karena memang ada selisih antara pendapatan dan belanja. Maka untuk itu, target harus tercapai minimal 80 persen agar pembelanjaan nantinya tidak terhambat. Kami minta juga potensi-potensi pemasukan dimaksimalkan, baik pajak maupun non pajak,” imbuhnya.

Senada dengan Sunandar, Anggota Banggar DPRD Kabuaten Bekasi, Taih Minarno menyamapiakn, pengajuan anggaran Tahun 2018 harus disertai dengan rencana yang matang. Soalnya, berkaca pada tahun sebelumnya, besarnya anggaran tidak sesuai dengan serapan di lapangan.

“Setiap tahun itu sisa lebih penggunaan anggaran selalu besar. Kalau sisanya itu karena efisiensi, tidak masalah, dan malah bagus, tapi di Pemkab Bekasi banyak sisa, karena anggaran justru tidak digunakan. Maka Tahun 2018 dalam pembahasannya harus detail dan matang,” tegas Taih. (dho/pj/gob)



loading...

Feeds

Ilustrasi vaksin. (Foto: vaccineressitancemovement)

3 Tahap Vaksinasi Difteri

ADA beberapa tahapan agar anak-anak terhindar dari penyakit Difteri yang saat ini masuk dalam Kejadian Luar Biasa (KLB) di Jawa …