Tahun 2018, Tidak Ada Guru Honorer di Kota Bekasi, tapi

(Ilustrasi) Guru Honorer Kabupaten Bekasi. (Foto: Radar Bekasi)

(Ilustrasi) Guru Honorer Kabupaten Bekasi. (Foto: Radar Bekasi)

PEMERINTAH Kota Bekasi memastikan jika pada tahun 2018 mendatang, tidak ada lagi guru honorer. Namun, ketiadaan guru honorer itu akan berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Soalnya, sekitar 3000 guru honorer itu akan diangkat menjadi Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Maka dari itu akan berdampak pada APBD karena untuk menggaji para TKK.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ali Fauzi, mengatakan jika pengangkatan para guru honorer itu juga beralasan, Kota Bekasi saat ini kekurangan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS).

Pihaknya juga sudah mengusulkan penambahan guru ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, dia tidak mengetahui, alasan moratorium atau penundaan perekrutan guru berstatus PNS tersebut.

“Sudah beberapa tahun ini memang tidak ada pengangkatan guru PNS, sehingga kita merekrut guru TKK menggunakan APBD,” kata Ali, Senin (4/12/2017).

ia menerangkan, pada tahun 2017, belanja gaji pegawai TKK menelan biaya sekitar Rp 26 miliar degan jumlah 1.427 orang.

Maka, dengan adanya penambahan 3.000 TKK ini, jika di karkulasikan jumlah total belanja gaji pegawai TKK mencapai Rp191 miliar.

“Untuk gaji per bulan, paling tinggi satu orang TKK setiap bulan memperoleh Rp3,7 juta,” ujar Ali.

Menurutnya, perekrutan guru berstatus PNS sangat penting di Kota Bekasi. Apalagi setiap tahun pemerintah daerah membangun sekolah baru untuk mengakomodir pendidikan anak-anak di lingkungan setempat.

Dia mencatat, kebutuhan guru untuk seluruh Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) mencapai 24.000 orang. Sekarang ini kata dia, jumlah guru belum sampai 10.000.

“Guru PNS saja masih sedikit, makanya kita berupaya untuk menutupinya dengan guru TKK,” jelasnya.

Guna menyiasati kekurangan guru, kata Ali, pihaknya menggabungkan sejumlah sekolah. Bagi sekolah yang jumlah muridnya sedikit, akan digabung ke sekolah yang kekurangan murid.

Rinciannya, SDN Medan Satria VIII bergabung di SDN Medan Satria IV, SDN Pejuang IV bergabung ke SDN Pejuang II dan SDN Margahayu II bergabung di SDN Margahayu V.

“Akhir tahun ini ketiga sekolah itu akan kita gabung. Penggabungan tidak begitu sulit, karena dua sekolah itu berada di gedung yang sama, hanya jadwalnya ada yang pagi dan petang,” kata Ali.

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah guru SDN berstatus PNS saat ini mencapai 4.006 orang, kemudian guru berstatus TKK mencapai 1.120 orang. Sementara guru PNS di SMPN mencapai 1.351 orang dan yang berstatus TKK sebanyak 307 orang.

Nilai gaji yang diterima TKK cukup dinamis dari Rp 2 juta hingga Rp 3,7 juta per bulan.

Untuk masa pengabdian mulai dua tahun para guru TKK akan mendapat gaji sebesar Rp 2 juta, pengabdian 3-6 tahun guru TKK mendapat gaji sebesar Rp 2,5 juta.

Lalu untuk guru TKK dengan masa pengabdian 6-8 tahun mendapat gaji sekitar Rp 3 juta, sedangkan guru TKK dengan masa pengabdian di atas 8 tahun akan mendapat gaji sebesar Rp 3,6 juta. (kub/gob)



loading...

Feeds

Ilustrasi vaksin. (Foto: vaccineressitancemovement)

3 Tahap Vaksinasi Difteri

ADA beberapa tahapan agar anak-anak terhindar dari penyakit Difteri yang saat ini masuk dalam Kejadian Luar Biasa (KLB) di Jawa …