Media Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Pilkada Kota Bekasi

Ilustrasi Hatespeech atau ujaran kebencian

Ilustrasi Hatespeech atau ujaran kebencian

PENGAMAT politik, Ray Rangkuti, menilai perkembangan teknologi pada media sosial (Medsos) yang pesat sangat memengaruhi proses politik yang terjadi saat ini.

Menurutnya, perkembangan teknologi pada pemilu 2014 lalu, tidak semasif saat ini. Banyak isu propaganda seperti pencemaran nama baik, maupun data palsu yang sengaja dilemparkan secara efektif di medsos.

“Jika dibandingkan dengan pemilu 2014, pemilu yang akan datang akan sangat berbeda. Karena pengguna sosial media sudah secara efektif. Banyak pencemaran nama baik, maupun data bohong,” katanya.

Direktur Lingkar Madani (LIMA) ini juga menjelaskan, perkembangan medsos tidak sebanding dengan regulasi yang ada. Sehingga isu atau kejadian di medsos tidak dapat pegangan hukum dalam aturan pemilu, maupun pilkada.

“Penggunaan sosial media yang tidak bijak kemungkinan akan dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal yang mencolok seperti penggunaan media sosial untuk kampanye hitam dan SARA. Sekalipun terdapat aturan yang melarang kampanye hitam atau SARA tapi penindakan secara nyata bagi pengguna media sosial khususnya untuk kegiatan seperti ini, masih terlihat sulit dilaksanakan,” jelasnya.

Ray mengharapkan KPU dapat belajar pada pengalaman Pilkada DKI Jakarta kemarin. Sehingga adanya strategi pencegahan dan penindakan terhadap SARA, maupun kampanye negatif dalam pilkada atau pemilu yang akan datang.

Pada Undang-Undang Pemilu, lanjut dia, ada empat kompilasi yang diambil dari seluruh undang-undang terkait penyelengaraan dan pelaksanaan pemilu. Yakni anggota penyelenggaraan pemilu yang baru ditetapkan, pengguna media sosial yang begitu masif dan marak dalam sosialisasi politik, keterlibatan politik yang semakin luas dan bergerak dinamis dan persaingan politik yang semakin ketat.

“Kita harus bisa membedakan positif campaign maupun negatif campaign.Politik uang ada definisinya, tapi kalau SARA belum ada definisinya. SARA tidak ada definisi sehingga sulit,” terang Ray.

Dalam Undang-undang Pemilu memang belum ada pembahasan mengenai tindakan terkait kampanye hitam. Selama ini di Indonesia, kasus kampanye hitam masuk ke ranah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Oleh karena itu Ray berharap ada tindakan untuk pelaku black campaign, agar tidak terjadi kembali di pilkada selanjutnya.

(sar/pj/gob)



loading...

Feeds

Ilustrasi vaksin. (Foto: vaccineressitancemovement)

3 Tahap Vaksinasi Difteri

ADA beberapa tahapan agar anak-anak terhindar dari penyakit Difteri yang saat ini masuk dalam Kejadian Luar Biasa (KLB) di Jawa …
SMAN 2 Kota Bekasi jadi Tuan Rumah Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional

PPP Resmi Usung Rahmat Effendi-Sholihin

DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara resmi telah mengeluarkan surat rekomendasi mengusung Rahmat Effendi dan Sholihin untuk …
Ketua DPC Gerindra Imbau Para Balon Wali Kota Intropeksi Diri

Gerindra Ogah Hanya Jadi Pendukung

BENDAHARA DPC Gerindra Kota Bekasi, Muhamad Dian, menegaskan jika partainya tidak akan menjadi partai pendukung, melainkan pengusung pada Pilkada Kota …