BPJS Kesehatan Masih Tanggung 8 Penyakit Katastropik

Pasien RSUD Kota Bekasi. (Foto: Ist)

Pasien RSUD Kota Bekasi. (Foto: Ist)

WACANA Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang tidak akan membiayai delapan penyakit (jantung, gagal ginjal, kanker, stroke, sirosis, leukemia, talasemia, dan hemophilia), langsung mendapat reaksi negatif sejumlah kalangan. Pihak BPJS pun buru-buru membantahnya.

Di Kota Bekasi, pembiayaan delapan penyakit katastropik itu hingga kini, diklaim masih ditanggung BPJS sejak 2014 hingga semester I tahun 2017. Tercatat ada ratusan ribu peserta BPJS yang dibiayai.

’’Total kasus katastropik dari tahun 2014 sampai dengan semester 1 2017 untuk Kota Bekasi ada 675.288 kasus,” ungkap Humas BPJS Kesehatan Bekasi, Putu Mahesa, Rabu (29/11/2017).

Putu menyatakan, terkait apakah pembiayaan penyakit katastropik lebih besar dibandingkan penyakit lain atau relatif sama serta berapa kisaran biaya untuk penyakit tersebut, dia belum dapat menjawab.

“Untuk biayanya saya perlu kordinasi terlebih dahulu dengan kantor pusat (BPJS Kesehatan),” ucapnya.

Putu memberikan keterangan tertulis dari Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat sehubungan dengan beredarnya informasi bahwa BPJS Kesehatan tak lagi menanggung semua biaya 8 penyakit katastropik.

Pada keterangan tertulis itu Nopi mengatakan bahwa pada Kamis (23/11/2017), BPJS Kesehatan diminta paparan tentang perkembangan pengelolaan JKN-KIS.

Lalu, dalam paparan tersebut ditampilkan sebagai gambaran di Jepang, Korea, Jerman, dan negara – negara lainnya yang menerapkan cost sharing. “Pada saat itu kami memberikan referensi akademik. Jadi jangan salah paham duluan ya,” katanya.

Menurut Nopi, saat era Askes dulu, pemerintah memberikan dana subsidi bagi penyakit – penyakit katastropik. Pemberian dana tersebut dilakukan sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2013.

“Sejak PT Askes (Persero) bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan pada 2014 lalu sampai sekarang, belum ada regulasi tentang subsidi pemerintah untuk penyakit katastropik. Padahal dulu ada subsidi. Saat ini hal tersebut tengah diusulkan untuk revisi Perpres,” paparnya.

Dia pun menegaskan, bahwa sampai dengan saat ini, BPJS Kesehatan tetap menjamin ke – 8 penyakit tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh regulasi pemerintah.

“Jadi, masyarakat tak perlu khawatir. Selama peserta JKN-KIS mengikuti prosedur dan ketentuan, maka kami akan jamin biayanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya. Sebagai badan hukum publik yang berada di bawah naungan Presiden langsung, Nopi menyatakan, pihaknya tunduk dan patuh terhadap segala kebijakan yang ditetapkan nantinya oleh pemerintah.

“Dalam mengambil kebijakan, pemerintah pasti memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan. Yang jelas prioritas kami saat ini adalah memberikan pelayanan terbaik bagi peserta JKN-KIS,” ungkapnya.

(neo/pj/gob)



loading...

Feeds

Ilustrasi vaksin. (Foto: vaccineressitancemovement)

3 Tahap Vaksinasi Difteri

ADA beberapa tahapan agar anak-anak terhindar dari penyakit Difteri yang saat ini masuk dalam Kejadian Luar Biasa (KLB) di Jawa …