Ini Kata Walikota Bekasi Agar ASN Jauh dari Pungli

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat membuka kegiatan sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017 di Aula Nonon Sountanie Gedung 10 Lantai, Rabu (29/11/2017). Foto: Istimewa/Gobekasi

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat membuka kegiatan sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017 di Aula Nonon Sountanie Gedung 10 Lantai, Rabu (29/11/2017). Foto: Istimewa/Gobekasi

WALI Kota Bekasi Rahmat Effendi mempunyai kisi-kisi agar para pegawainya dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN) jauh dari tindakan pungutan liar (Pungli). Salah satunya adalah bekerja dengan penerapan sistem online.

Hal ini ia utarakan pada kesempatan membuka kegiatan sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017 di Aula Nonon Sountanie Gedung 10 Lantai, Rabu (29/11/2017).

Kota Bekasi sendiri sudah mencoba mengintergrasikan pelayanan dengan sistem online melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) saat ini baru ada enam layanan perizinan yang terintegrasi sitem online.

Enam jenis perizinan itu adalah Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi, Surat Izin Penggunaan Tanah Makam, Surat Izin Rumah Tinggal, dan Surat Izin Usaha Angkutan.

Belum lama ini, Pemerintah Kota Bekasi juga meluncurkan kartu ijin prakter dokter secara online. Maka kata Pepen sapaan Rahmat Effendi, orang dimana pun bisa mengurus atau mengupload perijinan.

“Berkenaan dengan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi, ini juga penting Perwalnya sudah ada orang-orangnya juga harus dipersiapkan,” tegasnya.

Lanjutnya mengatakan, terkait kewajiban para pejabat untuk melaporkan harta kekayaannya atau LHKASN dan taun 2015 yang lalu, ia menyebut jika dirinya paling pertama melaporkan semua harta kekayannya.

“Ini adalah bukti dari Pemerintah Kota melakukan penataan institusi yang ada, karena pada tahun 2013 pada saat saya dan Pak Syaikhu dilantik yang ditata pertama kali adalah kelembagaan, untuk memperkuat institusinya baru selanjutnya pada prosesi-prosesi pelayannya,” ungkapnya.

“Oleh karena itu sinergitas, koordinasi dan cara pandang dalam menyelesaikan permasalahan persoalan wilayah selama ini sangat luar biasa baik jajaran Kapolres Metro Bekasi Kota, Kajari Bekasi, Dandim 0507, Pengadilan dan institusi-institusi lainnya,” sambungnya. (kub/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …