Komisi I Bakal Panggil KPU, Panwaslu dan Disdukcasip Kota Bekasi

(Ilustrasi) Kantor DPRD Kota Bekasi yang terletak di Jalan Chairil Anwar Bekasi Timur Kota Bekasi, kemarin. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menduga ada dugaan korupsi dari perjalanan Dinas Anggota DPRD Kota Bekasi periode tahun 2014

(Dokumentasi Radar Bekasi)

(Ilustrasi) Kantor DPRD Kota Bekasi yang terletak di Jalan Chairil Anwar Bekasi Timur Kota Bekasi, kemarin. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menduga ada dugaan korupsi dari perjalanan Dinas Anggota DPRD Kota Bekasi periode tahun 2014 (Dokumentasi Radar Bekasi)

KOMISI I DPRD Kota Bekasi bakal memanggil KPU, Panwaslu dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcasip) terkait penyelenggaraan Pilkada 2018.

Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bekasi, Sholihin, mengatakan pemanggilan penyelenggara Pilkada itu lantaran lembaganya menemukan kekeliruan dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) masyarakat Kota Bekasi.

“Ya agar penyelenggraan Pilkada aman, dan nyaman. Maka dari itu ketiga akan kami panggil untuk pemutakhiran DPT, soalnya sekarang DPT KPU menyebutkan sebangak 2,4 juta sementara Disdukcasip sebanyak 2,6 juta,” kata Sholihin, Selasa (28/11/2017) kepada GoBekasi.co.id.

Selain itu, kata Sholihin, juga soal jumlah partisipasi masyarakat. Sebab, pada Pilkada 2013 ia menilai jumlah partisipasi pemilih di Kota Bekasi sangat rendah, hanya mencapai 49 persen.

“Kita tekankan pada Pilkada 2018 jumlah partisipasi pemilih meningkat, ya kalau bisa sampai 99 persen, agar warga Kota Bekasi dapat menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya,” tutur dia.

Disamping itu juga, atas nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sholihin keberatan dengan penyelenggaraan Pilkada serentak yang jatuh pada tanggal 27 Juni 2018. Soalnya, diwaktu tersebut adalah kerugian bagi para pasangan calon di Pilkada serentak 2018.

“Tidak hanya di Kota Bekasi saja mungkin, semua yang melaksanakan Pilkada rugi jika pemilihan jatuh pada tanggal 27 Juni 2018, karena bertepatan dengan mudik lebaran. Di Kota Bekasi sendiri kaum urban tidak bisa menghindari mudik, nah pemanggilan ini juga kami dari Kota Bekasi mendorong agar KPU pusat merubah jadwal pemilihan,” tandasnya. (kub/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …