DJP Jabar Ajak Masyarakat Manfaatkan Program Pembebasan PPh

Konferensi pers DJP Kanwil Jawa Barat, Senin (27/11/2017). (Foto: Yakub/GoBekasi)

Konferensi pers DJP Kanwil Jawa Barat, Senin (27/11/2017). (Foto: Yakub/GoBekasi)

DIREKTORAT Jendral Pajak melalui Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat II mengimbau wajib pajak yang telah ikut dalam program Amnesti Pajak untuk segera memanfaatkan pembebasan Pajak Penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan dengan memasukkan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh tanpa menunggu di akhir batas waktu pengajuan permohonan.

Plh Kepala Kanwil DJP Jabar II Ade Lili menyampaikan, sampai akhir November 2017, wajib pajak yang memanfaatkan dan mengajukan permohonan SKB PPh baru mencapai 22 persen dari 1.256 wajib pajak yang memiliki potensi untuk mengajukan permohonan SKB PPh.

“Batas akhir pengajuan SKB PPh sendiri akan berakhir pada 31 Desember 2017. Ini baru wilayah kerja Kanwil DJP Jabar II,” kata Ade kepada wartawan di kantornya, Senin (27/11/2017).

Secara nasional, kata di, wajib pajak yang mengajukan permohonan SKB PPh tidak berbeda jauh dengan kondisi di wilayah Kanwil DPJ Jabar II. Ia merinci, ada sekitar 151 ribu wajib pajak yang berpotensi memanfaatkan fasilitas pembebasan PPh atas harta yang telah di deklarasikan melalui Amnesti Pajak.

“Sampai akhir November, baru ada 18 persen permohonan SKB PPh yang diajukan atau 27 ribu permohonan. Diprediksi, permohonan SKB PPh akan membludak di akhir batas waktu pengajuan permohonan yaitu 31 Desember 2017,” jelas dia.

Untuk mengantisipasi membludaknya permohonan SKB PPh di akhir tahun, Ditjen Pajak kata Ade, telah mengeluarkan regulasi baru yaitu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 165 tahun 2017.

Dengan PMK tersebut, maka wajib pajak diberi pilihan dalam memanfaatkan fasilitas yang diperoleh dari program Amnesti Pajak dengan mempermudah syarat pengajuan SKB yaitu wajib pajak yang mengajukan balik nama harta tanah atau bangunan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) cukup dengan melegalisasi Surat Keterangan Amnesti Pajak (Sket).

“Maka wajib pajak yang tetap ingin mengajukan permohonan SKB PPh, waktu penyelesaiannya akan dipercepat. Pengajuan SKB PPh dan legalisasi Sket diajukan melalui KPP tempat wajib pajak terdaftar. Saya imbau jangan menunggu di akhir-akhir, segera ajukan permohonan SKB atau legalisir sketnya,” tandas Ade. (kub/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …