Ditjen Pajak: PasFinal Bukan Amnesti Pajak Jilid II

Konferensi pers DJP Kanwil Jawa Barat, Senin (27/11/2017). (Foto: Yakub/GoBekasi)

Konferensi pers DJP Kanwil Jawa Barat, Senin (27/11/2017). (Foto: Yakub/GoBekasi)

PLH Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat II, Ade Lili, menegaskan kembali kepada masyarakat bahwa pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak tidak pernah mengeluarkan regulasi Amnesti Pajak jilid II.

Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Tertentu berupa harta bersih yang diperlukan atau dianggap sebagai penghasilan dan PMK-165 tahun 2017 bukan dimaksudkan sebagai Amnesti Pajak jilid II.

Ade menjelaskan, PMK 165 tahun 2017 memang memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak memanfaatkan Amnesti Pajak untuk mengungkapkan dan melaporkan hartanya yang selama ini belum dilaporkan di SPT tahunan.

“Jika harta yang selama ini belum dilaporkan di SPT dan wajib pajak secara sukarela melaporkannya, akan dianggap sebagai penghasilan bersih. Atas penghasilan bersih berupa harta tadi dikenakan tarif 30 persen untuk orang pribadi, 25 persen untuk badan usahadan 12,5 persen untuk UMKM. Istilah PasFinal digunakan untuk pengungkapan aset secara sukarela dengan tarif final,” jelas Ade, Senin (27/11/2017).

Menurutnya, PP 36 tahun 2017 juga memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang telah ikut Amnesti Pajak namun gagal melakukan repatriasi atau tidak sempat memasukkan harta yang berada diluar negeri untuk diinveatasikan di Indonesia minimal 3 tahun.

“Selain itu PP 36 2017 juga memberikan kesempatan bagi peserta Amnesti Pajak yang belum mendeklarasikan seluruh harta yang dimilikanya atau masih terdapat harta yang belum dideklarasikan untuk melaporkan harta tersebut,” ujar dia.

Kesempatan untuk melaporkan harta yang belum dilaporkan dalam SPT atau belum diungkap dalam program Amnesti Pajak diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 165 tahun 2017.

“Pelaporannya berbeda dengan Amnesti Pajak yang diajukan dengan memasukan surat pernyataan harta (SPH). Jika PP 36 mengaturnya dengan melaporkan melalui SPT Massa PPh Final. Itu juga perbedaannya dengan Amnesti Pajak,” tutur Ade.

Ade menegaskan, sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2016 tentang Amnesti Pajak, para wajib Pajak yang tidak memanfaatkan program tersebut akan dikenakan sanksi sesuai Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yaitu menghitung mundur 5 tahun kebelakang sejak harta ditemukan Ditjen Pajak ditambah sanksi 2 per bulan.

“Sementara bagi peserta Amnesti Pajak yang gagal melakukan repatriasi atau belum mengungkapkan seluruh hartanya, akan dikenakan sanksi 200 persen dari nilai harta yang ditemukan,” tegas dia.

Ditjen Pajak sendiri saat ini tengah gencar meminta klarifikasi atas harta-harta yang masih belum dilaporkan dalam SPT tahunan. Data-data harta tadi diperoleh Ditjen Pajak dari beberapa sumber PPATK, BPN, Kemenhukam, Imigrasi, Bea Cukai dan lain-lainnya serta melalui pertukaran data antar negara karena Indonesia menandatangani kesepakatan dalam Automatic Exchange Of Information (AEOI).

“Karen itu saya mengimbau jangan menunggu untuk ditemukan Ditjen Pajak sebab sanksinya sangat berat. Jika wajib pajak mengungkapkan sendiri secara sukarela maka sanksi-sanksi tadi tidak diberlakukan. Maka segeralah dilaporkan hartanya itu. Jangan menunggu kami datang dan menetapkan sanksi,” tandasnya. (kub/gob)



loading...

Feeds

SMAN 2 Kota Bekasi jadi Tuan Rumah Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional

PPP Resmi Usung Rahmat Effendi-Sholihin

DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara resmi telah mengeluarkan surat rekomendasi mengusung Rahmat Effendi dan Sholihin untuk …
Ketua DPC Gerindra Imbau Para Balon Wali Kota Intropeksi Diri

Gerindra Ogah Hanya Jadi Pendukung

BENDAHARA DPC Gerindra Kota Bekasi, Muhamad Dian, menegaskan jika partainya tidak akan menjadi partai pendukung, melainkan pengusung pada Pilkada Kota …
Polisi memegang celurit yang digunakan pelaku untuk menghabisi korban, Senin (11/12/2017). (Foto: M Yakub/GoBekasi)

Polisi: Pembunuh Bukan Kekasih Korban

KEPOLISIAN Resor Metropolitan Bekasi Kota, memastikan jika kasus pembunuhan yang menimpa gadis SMA bernama Mashita Octavian (18) adalah salah salah …