Kabupaten Bekasi Dapat Dongkrak PAD Lebih Besar

Kantor Bupati Bekasi. (Foto: Dokumentasi GoBekasi)

Kantor Bupati Bekasi. (Foto: Dokumentasi GoBekasi)

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bekasi yang menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak dan retribusi sebesar Rp1,9 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAD) 2018, dianggap masih terlalu rendah. Karena target ini dinilai akan lebih besar lagi bila dikelola secara maksimal.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Daris, masih banyak dinas penghasil yang belum memaksimalkan kinerja untuk mendongrak PAD, seperti perizinan, perparkiran, BHTB dan pajak juga sewa stadion Wibawa Mukti yang belum digarap secara maksimal sepeti di kota dan kabupaten lain.

“Misalnya soal perizinan Meikarta yang mencapai Rp250 miliar, itu juga belum terealisasi, belum iklan reklame dan balon udara yang pajaknya mencapai Rp50 miliar. Ini artinya masih belum maksimal,” kata Daris.

Menurut dia, target APBD 2018 sebesar Rp5,7 triliun juga seharusnya bisa ditingkatkan menjadi Rp6 triliun. Hal itu bisa tercapai bila dinas penghasil serius untuk mencari sumber-sumber PAD ditambah dengan dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAK) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), termasuk dana hasil pajak dan bukan pajak.

“Kalau target pendapatan kan cuma Rp4,9 miliar dan ada tambahan dari sisa lebih, makanya PAD ini yang perlu digenjot. Pemkab juga punya BUMD, dari situ juga PAD harusnya bisa dimaksimalkan,” imbuhnya.

Lanjut Daris, dengan angka APBD Rp6 triliun, setidaknya dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) sebagian besar bisa terlaksana, terutama pada kebutuhan yang mendasar seperti kesehan, pendidikan dan infrastuktur, sehingga ada dampak pembangunan yang didapat oleh masyarakat.

“Artinya, dengan APBD yang besar, ada pemerataan pembangunan yang bisa dinikmati masyarakat,” bebernya.

Sebelumnya, Pemkab Bekasi mengajukan Rp5,7 triliun APBD 2018. Jumlah tersebut meningkat lebih dari Rp600 miliar dibanding APBD 2017. Angka itu pun diyakini menjadi yang terbesar di Jawa Barat.

Meski demikian, jumlah tersebut disoroti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi. Pasalnya, besarnya APBD kerap tidak dibarengi dengan perencanaan yang matang. Alhasil, banyak anggaran yang tidak terserap serta program yang tidak tepat sasaran.

(dho/pj/gob)



loading...

Feeds

Ilustrasi vaksin. (Foto: vaccineressitancemovement)

3 Tahap Vaksinasi Difteri

ADA beberapa tahapan agar anak-anak terhindar dari penyakit Difteri yang saat ini masuk dalam Kejadian Luar Biasa (KLB) di Jawa …