Penutupan THM Kabupaten Bekasi, Satpol PP Hanya Janji Belaka?

Petugas merazia THM di bilangan Lippo Cikarang, Rabu (13/11/2017). (Foto: Radar Bekasi)

Petugas merazia THM di bilangan Lippo Cikarang, Rabu (13/11/2017). (Foto: Radar Bekasi)

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bekasi melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tak kunjung menutup Tempat Hiburan Malam (THM) yang sedianya sudah dilakukan pada November ini. Bahkan seolah melunak, karena hanya sebatas didata.

Penertiban THM merupakan amanat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Di pasal 47 regulasi tersebut menyebutkan bahwa tempat karaoke, diskotik, live music, bar, klab malam hingga panti pijat dilarang beroperasi di Kabupaten Bekasi. Hanya saja, kendati Perda nya sudah diterbitkan setahun lalu, namun penegakannya tak kunjung dilaksanakan.

Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi, Sahar MBJ Nahor berkilah, penertiban THM itu harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Maka sebelum ditertibkan, pihaknya akan mengecek izin dari sejumlah THM tersebut.

“Kami tidak mau bertindak gegabah, untuk melakukan tindakan kami harus lihat dulu potret (tempat) karaoke yang ada di Kabupaten Bekasi. Artinya izin apa saja yang dimiliki (pengusaha THM), berdasarkan itulah nanti kami lakukan tindakan,” tukasnya.

Hal yang disampaikan Sahat berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan dia sebelumnya. Beberapa waktu lalu, Sahat dengan tegas mengatakan, pihaknya akan menegakan Perda Kepariwisataan dengan cara menutup THM. Bahkan ketika itu, dia menyatakan penutupan THM akan dilakukan pada pekan kedua November. Hanya saja, memasuki pekan kedua November, janji penutupan tidak terbukti.

Sahat mengklaim, penutupan THM urung dilakukan karena ada persoalan teknis, sehingga diundur menjadi pekan ketiga November. Namun, menjelang akhir pekan ketiga November ini, penutupan THM yang dijanjikan itu malah berubah menjadi hanya pendataan.

Sahat menolak jika pihaknya dikatakan tidak punya ketegasan, dari awalnya hendak melakukan penutupan menjadi hanya pendataan. Menurut dia, pendataan merupakan salah satu bentuk penertiban sekaligus penegakkan aturan secara bertahap.

“Dalam Perda 3/2016 itu ada pasal 65 berupa sanksi administratif, jika tidak memiliki izin akan ada aturan mulai dari teguran, pembatasan usaha, penutupan sementara, pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), hingga penutupan permanen. Meski diatur dalam Perda, kami tidak bisa menyegel dan menutup semena-mena,” bebernya.

Menurut Sahat, untuk melakukan penutupan secara permanen, harus melalui tahapan-tahapan tersebut, mulai dari teguran. Dia mengklaim, dalam pekan ketiga -yang sebelumnya akan dilakukan penutupan itu, akan digunakan untuk mendata sekaligus mengecek perizinan. Seluruh THM diberikan surat pemberitahuan untuk melaporkan izin ke Satpol PP.

“Sampai akhir pekan lalu, kami sudah berikan surat pemberitahuan kepada seluruh pengusaha THM, mulai dari Lippo, Jababeka, MM2100, Tambun, Cibitung hingga Tarumajaya untuk hadir di kantor Satpol PP. Kami akan mengecek izinnya, jika tidak berizin, teguran mulai diberikan,” ucapnya.

Sebelumnya, dalam tahapan pertama, sebanyak 24 pengusaha THM dipanggil Satpol PP, namun hanya 22 yang hadir. Dari hasil pemanggilan tersebut, ternyata mayoritas tidak memiliki TDUP.

“Yang hadir waktu itu hanya 22 (dari 24 pengusaha THM yang dilayangkan surat pemanggilan). Sisanya akan menyusul. Rata-rata mereka tidak memiliki TDUP. Kalaupun ada, TDUP yang mereka miliki untuk usaha restoran, bukan karaoke dan lain sebagainya,” tutur Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Bekasi, Ida Nuryadi.

Hanya saja, meski diketahui banyak pengusaha tidak memiliki TDUP, belum diketahui apakah para pengusaha itu diberi surat teguran pertama atau tidak. Ida hanya mengatakan, bahwa Satpol PP akan melakukan pemanggilan dan mengecek perizinan THM lainnya yang ada di Kabupaten.

(dho/pj/gob)

 



loading...

Feeds

Ilustrasi vaksin. (Foto: vaccineressitancemovement)

3 Tahap Vaksinasi Difteri

ADA beberapa tahapan agar anak-anak terhindar dari penyakit Difteri yang saat ini masuk dalam Kejadian Luar Biasa (KLB) di Jawa …