Hari Terakhir, 32 Anggota DPRD Kota Bekasi Belum Kembalikan Mobil Dinas

Mobil Dinas. Foto Ilustrasi

Mobil Dinas. Foto Ilustrasi

DARI 46 anggota DPRD Kota Bekasi baru hanya 32 anggota yang mengembalilan mobil dinas hingga hari terakhir ini sesuai dengan tindaklanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Kepala Subbagian Perlengkapan dan Pemeliharaan DPRD Kota Bekasi, Sutoto mengatakan baru 14 anggota legislatif yang mengembalikan.

Pengembalian mobil dinas ini tidak termasuk untuk para pimpinan DPRD. Hanya, bagi para anggota saja. Soalnya, pemerintah ingin menukar mobil dinas dengan tunjangan.

“Baru 14 hingga pukul 16.20 WIB. Mereka adalah Ronny Hermawan, Lilis, Sudirman, Wasimin, Dady Kusrady, dan Daryanto, M Dian, Hasan Tiger, Solihin, M Kurniawan, Ennie Widiastuti, Arwis Sembiring, Tumpak, Abdul Muin Hafidz,” kata Sutoto, Senin (20/11/2017) kepada GoBekasi.co.id.

Mobil-mobil dinas dimaksud, selama ini digunakan sebagai kendaraan operasional alat kelengkapan dewan dan juga operasional anggota dewan.

“Ini sesuai dengan PP 18 Tahun 2017 yang sudah direncanakan sejak beberapa bulan kebelakang,” ujar dia.

Salah satu anggota DPRD Kota Bekasi yang belum mengembalikan kendaraan operasional, Syafril, mengaku belum sempat mengembalikan.

“Nanti saja saya kemungkinan akhir bulan,” singkatnya.

Sementara aggota DPRD Kota Bekasi, Ronny Hermawan saat dikonformasi membenarkan soal pengembalian kendaraan operasional itu.

Menurutnya, pengembalian mobil dinas dilakukan agar tidak terjadi pendobelan pelayanan yang didapat anggota DPRD karena akan melanggar regulasi dan Perda yang telah ditetapkan.

“Sudah saya kembalikan sejak pagi tadi, saya menuruti peraturan yang ada,” katanya.

Malahan kata Ronny,  ia mengembalikan mobil dinas dengan kondisi sempurna alias tidak dalam massa tunggakan pajak maupun matinya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

“Iya setiap tahun saya bayarkan pajak, dan memperpanjang STNK setiap tahun dengan biaya sendiri, tidak dengan uang negara,” ungkapnya.

Ronny melanjutkan, kewajiban pengembalian ini ia tepati waktunya lantaran pada pekan depan tunjangan itu akan segera cair menggantikkan kendaraan operasional.

“Tidak rugi juga kuta kembalikan karena pekan depan tunjangan bisa cair,” tuturnya.

Terpisah, anggota lainnya, Muhamad Dian, mengatakan jika pengembalian kendaraan operasional adalah hal yang wajib.

“Semua anggota dewan wajib mengembalikan, karena kan diganti nanti sama transport,” singkat dia.

Sholihin menambahkan, jika pengembalian kendaraan operasional legislatif sebagai bentuk ketaatan anggota legialatif terhadap peraturan pemerintah.

“Hanya saja saya imbau, mobil yang dikembalikan dapat dirawat dengan baik oleh pemerintah dalam hal ini BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah),” tandasnya. (kub/gob)



loading...

Feeds

Ilustrasi vaksin. (Foto: vaccineressitancemovement)

3 Tahap Vaksinasi Difteri

ADA beberapa tahapan agar anak-anak terhindar dari penyakit Difteri yang saat ini masuk dalam Kejadian Luar Biasa (KLB) di Jawa …