Lahan Harta Gono-gini Bakal Dieksekusi Sepihak, Pemilik Adakan Perlawanan

Junaidi, kuasa hukum Umi Ana. (Foto: Ist)

Junaidi, kuasa hukum Umi Ana. (Foto: Ist)

SEORANG warga bernama Umi Ana Rofiah (42) yang menuntut hak harta bersama berupa sebidang tanah seluas 2.528 meter persegi beserta bangunan yang terletak di Jalan Angsana III, Blok AE 31-32, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan.

Advokat Umi, Achmad Junaidi, menjelaskan sertifikat tanah itu atas nama mantan suami kliennya Paul Stephanus. Tanah tersebut bagian dari 9 harta gono-gini yang berstatus sita marital. Namun aset lainnya berada di Surabaya dan tak ada masalah, sedangkan tanah yang diperkarakan tersebut berada di Kabupaten Bekasi.

“Berdasarkan penetapan ketua majelis hakim Surabaya pada tanggal 2 Desember 2016, tanah tersebut diletakkan sita marital. Kemudian dilakukan sita marital oleh Pengadilan Negeri Bekasi atas perintah Ketua Pengadilan Negeri pada 24 Maret 2017, kemudian dilakukan sita marital 30 Maret 2017 oleh juru sita PN Bekasi,” jelas Junaidi, Senin (13/11/2017).

Lanjut Junaidi, penetapan status lahan sita marital tersebut diterima pemerintah desa setempat dan juga terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi.

“Mantan suami klien saya, Paul, ternyata menjaminkan tanah tersebut ke Bank BNI tanggal 18 Desember 2007. Kemudian terjadi masalah dan berakhir dengan dilakukan lelang oleh Bank BNI pada 22 Maret 2017. Dimenangkan PT Citra Langgeng Sentosa,” ujarnya.

“Lelang tersebut sangat tidak wajar karena hanya didelang dengan harga sebesar Rp6.605.000.000 padahal nilai objek milik pelawan sebagaimana tim appraisal kami mencapai Rp20.047.380.000,” sambung Junaidi.

Klien Junaidi, Umi, merasa keberatan dengan lelang tersebut karena objek perkara bersatus sita marital yang seharusnya dilelang oleh pihak berwenang dan hasil jualnya dibagi rata kepada kedua belah pihak, Umi dan mantan suaminya.

“Seharusnya tanah yang sudah berstatus sita marital tidak bisa ditimpa dengan status sita eksekusi. Ini aneh tapi nyata. Selain itu PT CLS tetap membeli tanah tersebut meskipun tahu objek perkara sedang bermasalah. Sudahh selayaknya PT CLS dinyatakan sebagai pembeli yang tidak beritikad baik,” katanya.

“PT CLS juga dapat balik nama sertifikat atas objek itu tanpa persetujuan dan konfirmasi klien saya. Prosesnya juga cepat di BPN, hanya 7 hari. Bayangkan,” tambah Junaidi.

Klien Junaidi mengajukan perlawanan terhadap 4 pihak yakni, PT CLS, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi, Kantor BPN Bekasi dan mantan suami klien, Paul Stefanus.

”Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi salah, karena pemenang lelang adalah PT CLS sementara pemohon ekskusi orang laun. Siapa pemohon tersebut apakah bertindak untuk pribadi atau untuk siapa? Penetapan ketua Pengadilan Negeri Bekasi ini secara subjek kurang lengkap dan tepat,” katanya.

Eksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri atas objek tersebut akan berlangsung Rabu (15/11/2017). Klien Junaidi menerima surat tersebut pada Jumat (10/11/2017).

“Surat pemberitahuan tersebut jelas-jelas melanggar hukum karena diberikan kurang dari 7 hari sejak pelaksanaan eksekusi,” jelasnya. (lea/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kebut 22 Raperda

DPRD Kota Bekasi tengah mengebut penyelesaian 22 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) hingga akhir tahun 2017 ini. Ketua Badan Legislatif (Banleg) …