Buruh Tolak Voting Penetapan UMK Kabupaten Bekasi

Ilustrasi Buruh Pabrik

Ilustrasi Buruh Pabrik

FORUM Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Bekasi, menolak hasil voting yang dilakukan Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi terkait Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar Rp3.837.939.

Voting tersebut dinilai telah melemahkan posisi buruh. Buruh tidak lagi memiliki kekuatan karena dalam voting itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi justru berkoalisi dengan pengusaha.

“Pemilik suara dalam voting itu kan 25, terdiri dari pemerintah delapan suara, pengusaha delapan suara, buruh delapan suara dan akademisi satu suara. Ketika ditetapkan melalui voting, jelas itu upaya menjegal kami. Makanya kami memilih mengundurkan diri, karena jelas suara kami kurang, dan pemerintah memilih berkoalisi dengan pengusaha,” kata Sekjen FSPMI Kabuoaten Bekasi, Amir Mahfud.

Selain mengundurkan diri, tambah Amir, buruh pun menolak menandatangani berita acara voting. Meski begitu, dalam notulensi rapat dicantumkan bahwa buruh menolak voting dan tetap mengajukan kenaikan UMK sebesar Rp650.000. Lanjut Amir, dari notulensi, pihaknya akan mengajukan kenaikan UMK ke Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat.

“Pada notulensi rapat itu kan dicantumkan, bahwa buruh menolak voting dan tetap mengajukan kenaikan Rp650.000. Nah, dari notulensi itu kami akan sampaikan ke Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat untuk dibahas. Dewan Pengupahan Provinsi kan nanti memberi rekomendasi ke gubernur sebelum ditetapkan, apakah UMK hasil voting atau ajuan kami. Namun kami berharap gubernur mau mengubah dan memilih ajuan yang kami berikan,” terang Amir.

Ia menjelaskan, alasan buruh menginginkan kenaikan UMK hingga Rp650.000 itu, karena kebutuhan hidup layak yang meningkat. Kenaikan UMK dengan nilai tersebut diajukan demi meningkatkan daya beli masyarakat.

“Tujuan kami lebih global, yakni untuk meningkatkan daya beli dan tentunya untuk kesejahteraan pekerja. Nilai tersebut telah kami hitung secara seksama. Dan kenaikan Rp650.000 ini pun sama diajukan oleh seluruh buruh di kabupaten/kota di Jawa Barat. Maka kami harap gubernur mau menyetujui ajuan kami,” tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, UKM Kabupaten Bekasi ditetapkan Rp3.837.939. Besaran itu ditetapkan melalui rapat Dewan Pengupahan yang berakhir voting. Pemungutan suara itu dimenangkan pihak pengusaha setelah kaum buruh memilih mengundurkan diri.

“Sudah ditetapkan melalui sistem pemungutan suara terbanyak yang akhirnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, Effendy Yahya, Jumat (10/11).

Untuk diketahui, Dewan Pengupahan dibentuk dari perwakilan pemerintah, pengusaha, buruh serta akademisi. Rapat Dewan Pengupahan yang dilaksanakan Kamis (9/11/2017), berlangsung alot.

Terdapat dua opsi penetapan UMK yang dibahas alot dalam rapat tersebut, yakni penetapan dengan formulasi PP 78/2015 serta penetapan dengan memertimbangkan kebutuhan hidup layak yang diperjuangkan buruh.

Berdasarkan hasil penghitungan buruh, mereka meminta kenaikan sebesar Rp650.000. Tapi, karena tidak kunjung mendapatkan titik temu, rapat pun diakhiri dengan voting. (dho/pj/gob)



loading...

Feeds