UMK 2018 Kabupaten Bekasi Rp3,8 Juta

Ilustrasi.

Ilustrasi.

DEWAN Pengupahan Kabupaten Bekasi, telah memutuskan, upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk 2018 sebesar Rp3.837.939 berdasarkan pada PP 78 Tahun 2015.

Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi Effendi Yahya mengatakan, angka tersebut didapat dari nilai inflasi sebesar 3,72 persen ditambah PDB (Produk Domestik Bruto) 4,99 persen

Menurut dia pada pemutusan UMK dilakukan menggunakan sistem pemungutan suara terbanyak

Pemungutan suara diambil karena ada 2 opsi usulan, yakni dari pemerintah daerah dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebesar Rp3.837.939, sedangkan Rp4.217.000 usulan perwakilan buruh. Namun, dalam hal tersebut dimenangkan oleh pemerintah daerah dan Apindo dengan perbandingan 22 suara berbanding satu (untuk serikat buruh).

“Pada saat sesi pemungutan suara pengurus serikat buruh langsung mengundurkan diri dari rapat penetapan UMK. Hal ini dikarenakan dalam pemungutan suara, serikat buruh sudah pesimistis soal perolehansuara. Pasalnya secara perhitungan yang dilakukan oleh serikat buruh tidak sesuai dengan polanya,” katanya.

Dengan sudah ditetapkannya angka tersebut, maka otomatis harus dijalankan, jika ada perusahaan yang keberatan maka bisa mengusulkan penangguhan ke disnaker jabar yabg sesuai mekanisme

“Sementara itu dalam penetapan ini sudah dapat dipastikan besarannya untuk UMK. Dan kemudian akan diajukan kepada Bupati Bekasi untuk meminta pengesahannya,” jelasnya.

Bupati Bekasi akan melakukan pengajuan ke tingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat guna pemutusannya. (dam/gob)



loading...

Feeds