Perda Anti Maksiat Disarankan Lebih Spesifik

Perempuan pemandu lagu di salah satu tempat karaoke di Kawasan Lippo Cikarang berlarian saat didatangi DPRD, Satpol PP dan MUI, Senin (19/6/2017) malam.

Perempuan pemandu lagu di salah satu tempat karaoke di Kawasan Lippo Cikarang berlarian saat didatangi DPRD, Satpol PP dan MUI, Senin (19/6/2017) malam.

ANGGOTA Komisi III DPR RI Daeng Muhammad mendukung upaya Pemkab Bekasi menutup tempat hiburan malam yang tidak sesuai dengan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kepariwisataan.

Daeng mengatakan jika sudah ada payung hukum berupa perda maka pemerintah daerah wajib melaksanakan penertiban tersebut, meski ada aturan undang-undang yang memperbolehkan berdirinya tempat hiburan namun perda tersebut mengangkat kearifan lokal bekasi yang memiliki nilai agamis.

“Sebaiknya dalam perda tersebut juga mencantukan secara spesifik karaoke seperti apa yang dilarang berdiri maupun adanya zonaisasi tempat yang disepakati,” jelasnya

Ketika ditanya mengenai aspek hukum dari Perda tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang, di mana saat ini pengusaha tempat hiburan malam tengah mengajukan uji materil ke mahkamah agung.

Daeng yang merupakan anggota legislatif dapil 7 Jawa Barat tersebut menilai jika sudah disepakati baik oleh eksekutif dan legislatif maka perda sudah berkekuatan hukum tetap, apalagi dalam penyusunannya melibatkan masyarakat Kabupaten Bekasi.

Diketahui, Pasal 47 dalam Perda 3 tahun 2016 melarang keberadaan tempat hiburan yang berbau maksiat seperti pub, karaoke, diskotik, panti pijat SPA dan sebagainya.

Pemkab bekasi melalui satpol PP bersama dengan instansi lain berencana melakukan penertiban terhadap tempat hiburan malam pada 9-11 November.

Dalam penutupan tersebut, ada 7 kecamatan yang menjadi target utama diantaranya kecamatan Cikarang Selatan, Cikarang Barat, Cikatang Utara, Tambun Selatan, Cibitung dan Tarumajaya. (dam/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kota Bekasi Sahkan 6 Perda

DPRD Kota Bekasi resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (perda) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota …
Belanja di Online Shop Rawan Pelanggaran

48 Mitra Jasa Marga Dapat Dana Pinjaman

SEBANYAK 48 mitra binaan Jasa Marga cabang Jakarta-Cikampek mendapat dana pinjaman hingga Rp750 juta. Dana itu diberikan sebagai penguat usaha …