Jelang Pilkada, Dana Kemasyarakatan Kota Bekasi Naik

Ilustrasi

Ilustrasi

DANA program kemasyarakatan di Kota Bekasi dipastikan naik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

Adapun program yang bersentuhan dengan masyarakat yang naik paling tinggi, seperti Kartu Bekasi Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (KBS-NIK).

Asisten Daerah III Kota Bekasi, Dadang Hidayat mengatakan, dana KBS NIK di tahun 2018 diproyeksikan mencapai Rp 200 miliar. Angka ini naik 100 persen dibanding alokasi dana KBS NIK di tahun 2017 sebesar Rp 100 miliar.

“Alokasi dana Rp 200 miliar sudah diproyeksikan oleh Dinas Kesehatan tentang jumlah pesakitan di Kota Bekasi yang rata-rata sekitar 15 persen,” kata Dadang, Rabu (8/11/2017).

Dadang mengatakan, dana ini bisa saja kurang bila biaya pengobatan KBS NIK melebihi pagu anggaran. Bila hal itu terjadi, maka pemerintah daerah akan menambah alokasi dana dalam APBD Perubahan 2018.

“Bila dana yang dialokasikan kurang, bisa ditambah di APBD-Perubahan. Kita tambah untuk kepentingan masyarakat,” ujar Dadang.

Berdasarkan data yang diperoleh, hingga September lalu pemerintah telah mengucurkan dana sebesar Rp 40 miliar untuk mengobati warganya yang sakit menggunakan KBS NIK.

Dalam APBD-Perubahan, pemerintah menambah alokasi dana sebesar Rp 25 miliar hingga akhir tahun.

Dia menjelaskan, dana program kemasyarakatan bukan hanya KBS NIK, tapi pemberian insentif untuk Ketua RT/RW, kader Posyandu, anggota Linmas dan sebagainya.

Pemberian insentif bagi ketua RT dari Rp 1 juta menjadi Rp 1,25 juta, kemudian untuk ketua RW dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 1,75 juta, ada pula kenaikan insentif bagi anggota perlindungan masyarakat dan kader posyandu dari Rp 200.000 menjadi Rp 500.000.

“Paling besar untuk kartu sehat, hampir Rp 200 miliar,” kata dia.

Menurut dia, sebetulnya bukan hanya dana KBS NIK yang naik dalam APBD 2018. Namun hampir semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinaikan pagu anggarannya.

Misalkan porsi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dari Rp 700 miliar, naik menjadi Rp 900 miliar di tahun 2018 dan sebagainya.

Dengan naiknya alokasi anggaran di tiap OPD, maka nilai APBD Kota Bekasi menjadi Rp 5,9 triliun. Jumlah ini naik dibanding APBD murni 2017 sebesar Rp 5,4 triliun.

Adapun porsi penggunaan anggarannya belanja langsung sebesar 56 persen, dan belanja tidak langsung atau pegawai sebesar 44 persen.

“APBD masih dibahas, belum final, paling lambat 30 November,” tambahnya.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi, Ahmad Ustuchri, mengatakan secara tidak langsung program-program yang bersentuhan dengan masyarakat menguntungkan calon Wali Kota petahana dialam Pilkada Kota Bekasi tahun depan.

Meski begitu, dia tak melihat peningkatan anggaran di program tertentu, yang syarat dengan kepentingan Pilkada tahun depan.

“Saya melihat masih wajar, asalkan tepat sasaran,” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Karena itu, Ustuchri mendukung rencana Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. Bukan hanya program kemasyarakatan, namun pembenahan infrastruktur di Kota Bekasi juga cukup bagus.

Kata dia, nyaris tak ada jalan rusak, namun perbaikan saluran mesti digenjot lagi.

“Makanya alokasi anggaran di Dinas PUPR diperbesar hampir Rp 1 triliun,” tandasnya. (kub/gob)



loading...

Feeds

Ilutrasi Raperda

DPRD Kebut 22 Raperda

DPRD Kota Bekasi tengah mengebut penyelesaian 22 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) hingga akhir tahun 2017 ini. Ketua Badan Legislatif (Banleg) …
Pembangunan tribun lapangan multiguna, Bekasi Timur, Jumat (24/11/2017). (Foto M Yakub)

Stadion Mini Multiguna Mulai Digarap

PEMERINTAH Kota Bekasi kembali memulai bangun kursi penonton di Stadion Mini Multiguna, Bekasi Timur. Pantauan GoBekasi, yang terbangun hanya baru …