Ini Alasan di Balik Aksi Jalan Kaki Surabaya-Jakarta

PENGUSUNG aksi jalan kaki Surabaya-Jakarta, Ade Kenzo atau Ade Ahmad Khumaini, menjelaskan, aksi yang ia lakukan sebagai bentuk protes kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait buruknya pelayanan JKN dan BPJS Kesehatan.

“Banyak masyarakat mengeluh saat berobat. Hak normative susah didapatkan. Obat harus bayar, perlakuan medis harus bayar, darah harus bayar. Pendataan warga miskin juga tidak beres,” ucap Ade di Kantor DPRD Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Jumat (13/10/2017).

Lanjutnya, banyak sekali guru-guru honorer tidak dapat hak BPJS kesehatan. Lanjutnya, gaji cuma Rp100—200 ribu harusnya jadi perhatian pemerintah daerah dan pusat.

“Banyak sekali kawan-kawan pekerja tidak dapat hak normatif. Terkait PPU pekerja penerima upah harusnya mendapat haknya 6 bulan,” ungkapnya.

Ade menargetkan aksinya selesai dalam 36 hari, namun ia mengaku perjalanannya agak lebih cepat 2—3 hari.

Ade yakin bahwa ia dapat menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Senin (16/10/2017) nanti.

“Banyak masyarakat yang support saya dengan memberi makanan dan minuman, kita kondisonal, kadang di masjid, kadang di emperan, kadang lurah. Dari Surabaya sampai Brebes saya masih fit, masuk Cirebon udah ngedrop,” jelasnya.

Lanjutnya, perlengkapan yang rusak selama perjalanan yaitu 3 sandal gunung, 1 sepatu dan 8 kaos kaki.

“Hambatan biasanya cuaca. Ada di beberapa daerah yang miskomunikasi, dengan kawan-kawan kepolisian, jalan kaki aneh di Indonesia harus ada SIM, surat izin melaku-melaku,” imbuh Ade. (dam/gob)



loading...

Feeds

Rapat Paripurna Penetapan APBD-P Kota Bekasi, Kamis (19/10/2017). (Foto: Muhammad Yakub/GoBekasi)

Sah! APBD-P Kota Bekasi Rp5,7 Triliun

ANGGARAN Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2017 Kota Bekasi disahkan dalam rapat paripurna, Kamis (19/10/2017). Dalam rapat tersebut DPRD …
Rekom Sutriyono Masih Bisa Dievaluasi

Rekom Sutriyono Masih Bisa Dievaluasi

REKOMENDASI Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) terhadap anggota Komisi IV DPR RI, Sutriyono masih dapat dievaluasi. Demikian …