Begini Tanggapan Komisi IV Terkait Aksi Ade Kenzo

Anggota Komisi IV Nyumarno menyambut Ade Kenzo di DPRD Kabupaten Bekasi, Jumat (13/10/2017). (Foto: Ist)

Anggota Komisi IV Nyumarno menyambut Ade Kenzo di DPRD Kabupaten Bekasi, Jumat (13/10/2017). (Foto: Ist)

ANGGOTA Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Nyumarno usai menerima kedatangan Ade Kenzo dan rombongan di Cikarang Pusat, mengapresasi apa yang dilakukan warga Kabupaten Bekasi tersebut.

“Dalam hal ini kami selaku wakil rakyat Kabupaten Bekasi turut apresiasi apa yang dilakukan Ade Kenzo. Kita secara simbolik memberikan apresisasi,” ucapnya, Jumat (13/10/2017).

“Kita titipkan surat tertulis yang dititipkan kepada Pak De Kenzo. Kami harap Presiden Jokowi bisa terima Pak De, bisa diksuksi dan ada pesan moral dari kota dan kabupaten yang dia lewati. Mudah-mudahan menjadi perbaikan pemerintah RI untuk JKN lebih baik lagi,” sambungnya.

Berkaitan dengan tuntutan pria bernama lengkap Adi Ahmad Khumaini tersebut, Nyumarno menjelaskan cukup berkomunikasi karena Ade merupakan warga Kabupaten Bekasi yang juga aktif di Jamkeswatch dan kerap mengurus keluhan bersifat kasuistis.

“Ini tuntutan bersifat nasional, masalah JKN, pertama tentang kepersertaan. Dua, tentang pelayanan. Tiga, tentang permasalahan di rumah sakit, orang ikut BPJS tetapi masih ditolak,” katanya.

Lanjut Nyumarno, keempat soal keterlambataan obat seperti yang telah disampaikan Ade Kenzo dan kelima yang menurutnya krusial ialah setelah di-PHK, pekerja seharusnya terjamin BPJS. Namun, di Kabupaten Bekasi hal tersebut belum diterapkan oleh banyak perusahaan.

“Kami selaku Pemda inisiasi 3 hari lalu, kira rapat koordinasi dengan BPJS dan Dinkes, setiap ada permohonan nonaktif dari perusahaan tidak boleh serta merta mengirim surat kepasa Disnaker,” ucapnya.

“Butuh solusi kedua, korban PHK kita minta didata dan didaftarkan secara otomatis oleh Dinkes, jadi peserta penerima iuran BPJS tak perlu mengiur tetapi ditanggung Pemda,” sambungnya.

Kata Nyumarno, Komisi IV menanggarkan Rp77,5 miliar untuk menanggung iuran BPJS 468.000 warga Kabupaten Bekasi.

“Kita ada tanggungan 95.000 warga Bekasi menunggak BPJS. Kita usahakan agar bisa dibayar Pemkab Bekasi,” jelasnya. (Dam/gob).



loading...

Feeds

Rapat Paripurna Penetapan APBD-P Kota Bekasi, Kamis (19/10/2017). (Foto: Muhammad Yakub/GoBekasi)

Sah! APBD-P Kota Bekasi Rp5,7 Triliun

ANGGARAN Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2017 Kota Bekasi disahkan dalam rapat paripurna, Kamis (19/10/2017). Dalam rapat tersebut DPRD …
Rekom Sutriyono Masih Bisa Dievaluasi

Rekom Sutriyono Masih Bisa Dievaluasi

REKOMENDASI Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) terhadap anggota Komisi IV DPR RI, Sutriyono masih dapat dievaluasi. Demikian …